Home / Infrastruktur / Pemerintah

Selasa, 23 Juni 2026 - 18:58 WIB

Pemkab Kukar Luncurkan Tiga Program Unggulan Tepat Satu Tahun Kepemimpinan Aulia-Rendi

Peluncuran Program RT-Ku Terbaik, Aplikasi Siap Kerja, dan Aplikasi Aduan Masyarakat (Latif/Eksposisi)

Peluncuran Program RT-Ku Terbaik, Aplikasi Siap Kerja, dan Aplikasi Aduan Masyarakat (Latif/Eksposisi)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar meluncurkan tiga program unggulan.

Yakni, Program RT-Ku Terbaik, Aplikasi Kukar Siap Kerja, dan Portal Aduan Masyarakat. Peluncuran tersebut igelar di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, pada Selasa (23/6/2026).

Ketiga program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta membuka akses yang lebih luas terhadap lapangan kerja.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa Program RT-Ku Terbaik merupakan pengembangan dari program bantuan sebelumnya yang mengalokasikan dana sebesar Rp50 juta untuk setiap RT. Melalui program baru ini, alokasi anggaran meningkat menjadi Rp150 juta per RT.

Menurut Aulia, peluncuran program baru dilakukan setelah seluruh regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya selesai disusun. Hal itu dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan memiliki landasan hukum yang kuat.

“Kenapa baru diluncurkan, karena regulasi yang menopang program ini baru saja selesai. Setelah regulasinya selesai, baru kita berani melaksanakan program tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :  Pjs Bupati Saksikan Debat Perdana Pilkada Kutim 2024, Adu Visi dan Misi Berlangsung Tertib

Ia mengatakan, peningkatan anggaran dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per RT diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Namun, peningkatan pembiayaan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik agar seluruh anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.

Aulia menegaskan bahwa pengawasan program tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.

Menurutnya, transparansi dan partisipasi warga menjadi faktor penting untuk memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ia menilai keberhasilan Program RT-Ku Terbaik sangat bergantung pada proses perencanaan di tingkat lingkungan. Karena itu, musyawarah RT harus menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran.

“Yang lebih penting daripada proses pengawasan adalah bagaimana pelibatan seluruh komponen yang ada di RT tersebut. Seluruh warga harus terlibat dalam musyawarah RT karena itu menjadi pilar utama keberhasilan program ini,”katanya.

Pemkab Kukar juga memperkenalkan Aplikasi Kukar Siap Kerja yang mengusung konsep Job Fair Everyday. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan informasi ketenagakerjaan yang dapat diakses masyarakat setiap saat.

Aplikasi tersebut dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan atau pemberi kerja.

Baca Juga :  Mengulur Naga dan Belimbur Jadi Puncak Pesta Adat Erau 2023, Bupati Kukar Minta Masyarakat Junjung Tinggi Marwah Adat

Tidak hanya menyediakan informasi lowongan pekerjaan, platform itu juga memuat berbagai program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah maupun sektor swasta guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

“Aplikasi ini berusaha mendekatkan antara pencari kerja dan pemberi kerja, sekaligus menyediakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemkab Kukar turut meluncurkan Portal Aduan Masyarakat sebagai sarana bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

Setiap laporan yang masuk akan langsung terhubung dengan sistem pemantauan yang memungkinkan pelapor maupun pemerintah daerah mengikuti perkembangan penanganannya secara transparan.

Aulia menegaskan bahwa sistem tersebut telah dilengkapi mekanisme verifikasi guna mencegah penyalahgunaan layanan.

Laporan yang terbukti tidak valid atau bersifat palsu akan ditindak melalui sistem pemblokiran agar portal tetap menjadi sarana pengaduan yang kredibel dan bertanggung jawab.

“Kami juga memiliki sistem untuk mengetahui apakah laporan itu benar atau tidak. Jika terbukti palsu, maka akan kami blacklist, termasuk nomor telepon yang digunakan, agar portal ini digunakan secara bertanggung jawab,” pungkasnya. (ltf/fdl)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pentas Seni Kebudayaan Kuliner dan Adat Nusantara Resmi Dibuka

Advertorial

Lima Desa di Muara Kaman Jadi Fokus Pengembangan Kawasan Pertanian

Advertorial

Tanggulangi Kemiskinan di Kukar, Dinas Ketahanan Pangan Siapkan Program Pondok Pangan Etam

Pemerintah

Dilantik Sebagai Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah Fokus Konsolidasi Internal dan Penguatan SDM Pendidikan

Advertorial

Ketua DPRD Kukar Hadiri Rapat Forkopimda Dalam Rangka Persiapan Pemilu 2024

Advertorial

Prosesi Perebahan Tiang Ayu, Tanda Berakhirnya Rangkaian Festival Erau Adat Kutai 2025

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Dukung Langkah Pemprov Berikan Insentif Bulanan Bagi Guru Swasta

Pemerintah

Disdamkarmatan Kukar Pastikan Karhutla di Kawasan Desa Muara Aloh Sudah Bisa Dikendalikan