KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat konsep pembangunan kawasan perdesaan melalui Program Pengembangan Kawasan Desa Terpadu, yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi lintas desa secara terintegrasi. Program ini disiapkan dengan dukungan anggaran hingga Rp100 miliar untuk setiap kawasan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa, saat ini pemerintah sedang menyinkronkan perencanaan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Tahap awal berupa penyusunan konsep, analisis kebutuhan, serta penentuan kesiapan desa dalam satu kawasan.
Menurutnya, proses perencanaan harus melalui persiapan dan penyusunan yang matang sebelum anggaran dapat dieksekusi.
“Kami masih memperkuat konsep kawasan bersama Bappeda. Termasuk soal anggaran Rp100 miliar per kawasan, itu masih berada dalam tahap penyusunan dan pendistribusian,” ujar Arianto.
Ia menjelaskan bahwa setiap kawasan akan ditetapkan melalui regulasi, baik berupa Perda maupun Perbup, sebagai dasar sebelum masuk fase pendanaan.
Bappeda juga sedang menentukan apakah implementasi program sudah bisa dimulai pada 2026 atau tetap melanjutkan tahap perencanaan.
Arianto mencontohkan bahwa pengembangan kawasan dilakukan melalui pemetaan potensi desa dalam satu hamparan wilayah yang saling terhubung. Salah satunya seperti kawasan Agrowisata Lestari di Teluk Semayang, di mana setiap desa memiliki karakteristik dan potensi berbeda yang perlu dianalisis secara teknis.
Pemetaan tersebut mencakup beragam sektor, mulai dari pertanian, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Pemerintah menilai potensi produksi, kapasitas lahan, hingga kebutuhan sarana prasarana pendukung.
“Analisisnya bisa sangat rinci, termasuk estimasi hasil produksi. Dari situ kita tentukan intervensi yang diperlukan,” tambahnya.
Jika kawasan memiliki potensi wisata, desa-desa yang terlibat akan dipetakan untuk menentukan arah pengembangan, prioritas kebutuhan, hingga peluang peningkatan pendapatan desa. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih terarah dan saling menunjang antarwilayah.
Ia pun menegaskan bahwa anggaran Rp100 miliar per kawasan merupakan komitmen pemerintah dan tidak boleh dikurangi. Seluruh kebutuhan program yang telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan akan didanai penuh ketika tahap pelaksanaan dimulai.
“Program itu menjadi salah satu upaya Pemkab Kukar memperkuat kemandirian desa, mendorong penguatan ekonomi lokal, dan memastikan pembangunan lebih terukur serta berkelanjutan bagi masyarakat Kukar,” pungkasnya. (ltf/fdl)
