KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bersama Sekda Kukar dan Kepala Dinas PU Kukar Wiyono melakukan peninjauan ulang terhadap rencana rehabilitasi Jembatan Besi serta alternatif-alternatif yang sebelumnya telah direncanakan, kegiatan ini berlangsung di Kawasan Jembatan Besi Tenggarong, pada Jumat (18/4/2025).
Usai meninjau, dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa pada awalnya Dinas PU merancang kegiatan rehabilitasi jembatan tersebut. Namun, setelah dikaji lebih lanjut, perencanaan tersebut belum dilakukan secara komprehensif dan hanya menitikberatkan pada aspek teknis semata.
“Aspek sosial dan historis belum dikaji secara lengkap, sehingga memunculkan fenomena pro dan kontra di tengah masyarakat,”ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Kukar menyatakan komitmennya untuk menjaga aspek historis, terutama bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya di Tenggarong dan sekitarnya,” ujarnya.
Disampaikannya bahwa pemerintah pun mengapresiasi peran serta masyarakat dalam memberikan kontrol terhadap pembangunan.
Dikatakannya, sebagai langkah responsif, pemerintah melakukan kaji ulang terhadap rencana rehabilitasi Jembatan Besi.
“Berdasarkan hasil kajian, disepakati bahwa pembangunan jembatan baru akan dilakukan, namun dengan pergeseran lokasi sekitar 100 meter dari Jembatan Besi yang ada, yakni lurus dari Jalan Danau Semayang ke Jalan Monumen Barat,” ucapnya.
Edi menyebutkan, pergeseran lokasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan infrastruktur dan arus lalu lintas yang semakin padat di Tenggarong.
“Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan kendaraan tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur jalan atau jembatan, yang menyebabkan kemacetan, terutama di pagi hari,” katanya.
Selain pembangunan jembatan, perluasan beberapa ruas jalan juga menjadi prioritas. Namun, Bupati mengingatkan agar Dinas PU memperhatikan persoalan teknis di lapangan, seperti genangan air yang masih sering terjadi meski jalan sudah diperlebar dan diaspal.
Bupati Edi Damansyah juga menegaskan bahwa meskipun perencanaan dan pengawasan dilakukan oleh konsultan, Dinas PU tetap harus berperan aktif melalui aparatur sipilnya dalam menyusun rancangan awal.
“Hal ini penting agar konsultan memiliki kisi-kisi yang sesuai dengan rencana besar pemerintah daerah,” tambahnya
Dilanjutnya, pengalaman dalam perencanaan awal Jembatan Besi, yang dinilai terlalu dominan dikerjakan oleh konsultan tanpa memperhatikan aspek sosial dan historis, dijadikan pelajaran penting agar tidak terulang kembali pada proyek-proyek berikutnya.
“Pemerintah kini lebih terbuka dan transparan terhadap kontrol masyarakat dan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam pembangunan,” lanjutanya.
“Saya juga meminta agar proses pergeseran lokasi jembatan ini disosialisasikan kepada masyarakat melalui camat dan tokoh-tokoh setempat,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kukar)
