KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian pembangunan Lembaga Pembinaan Perempuan(LPP) Kelas IIA Tenggarong yang hingga kini belum rampung.
Komitmen tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan bersama jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur dalam rangka silaturahmi dengan warga binaan, Jumat (03/7/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi warga binaan, aktivitas pembinaan, sekaligus meninjau pembangunan lapas yang telah bertahun-tahun belum terselesaikan. Menurut Rudy, kondisi lapas saat ini memerlukan perhatian serius karena mengalami kelebihan kapasitas yang cukup tinggi.
Ia mengungkapkan, LPP Kelas IIA Tenggarong yang hanya memiliki kapasitas sekitar 135 orang saat ini dihuni lebih dari 340 warga binaan. Kondisi tersebut membuat ruang hunian menjadi sangat padat dan dinilai sudah tidak ideal dari sisi kemanusiaan.
“Saat ini kapasitas hunian lapas hanya sekitar 135 orang, namun kenyataannya dihuni lebih dari 340 hingga 350 warga binaan. Kondisi tersebut tentu berkaitan dengan aspek kemanusiaan,” katanya.
Rudy mengatakan, berdasarkan laporan Kepala LPP Kelas IIA Tenggarong, masih terdapat warga binaan perempuan yang harus dititipkan di lapas dewasa laki-laki karena bangunan baru belum selesai dan kapasitas lapas telah melebihi 200 persen, bahkan mendekati 300 persen.
“Harapan kami ke depan, seluruh lapas perempuan di Kalimantan Timur nantinya dapat terpusat di Tenggarong apabila pembangunan ini dapat diselesaikan,” ucapnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Rudy menyebut total kebutuhan anggaran penyelesaian pembangunan mencapai sekitar Rp28 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan sekitar Rp8 miliar sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp20 miliar.
“Kami berharap kebutuhan tersebut dapat dipenuhi agar saudara-saudara kita yang sedang menjalani masa pembinaan memperoleh fasilitas yang lebih layak,” tegasnya.
Pemprov Kaltim akan mempelajari berbagai skema pembiayaan untuk penyelesaian pembangunan tersebut.
Apabila belum memungkinkan melalui perubahan anggaran tahun berjalan, usulan itu akan dimasukkan dalam perencanaan tahun anggaran berikutnya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, mengatakan kunjungan Gubernur menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung kondisi lapas sekaligus memastikan pelayanan kepada warga binaan dapat terus ditingkatkan.
“Tadi beliau juga memberikan perhatian terhadap beberapa hal, termasuk rencana penyelesaian pembangunan Lapas Perempuan yang hingga kini belum selesai. Mudah-mudahan dengan perhatian dari Bapak Gubernur, penyelesaian pembangunan ini dapat segera terwujud sehingga pelayanan dari sisi kemanusiaan dapat lebih baik,” ujarnya.
Menurutnya, Pemkab Kukar sejak awal telah berupaya membantu pembangunan lapas tersebut. Namun keterbatasan kemampuan anggaran membuat proses penyelesaiannya belum dapat dituntaskan, sehingga dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan.
“Dengan selesainya bangunan baru nanti, fasilitas lama dan bangunan baru bisa dimanfaatkan secara bersamaan sehingga daya tampung warga binaan akan jauh lebih besar dibandingkan kondisi saat ini,” pungkasnya. (ltf/fdl)
