KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) tahun 2025, di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, pada Kamis (30/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, serta dihadiri seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Kukar.
Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa rapat ini dilakukan untuk memastikan seluruh perencanaan anggaran perangkat daerah dapat menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah dan kebijakan pusat.
“Hari ini kita melakukan rapat untuk menyesuaikan apa yang sudah disusun oleh organisasi perangkat daerah dengan anggaran yang kita dapatkan dari pusat, seperti Transfer ke Daerah (TKD),” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam penyusunan TKD terdapat penyesuaian signifikan dari rencana awal. Dana Bagi Hasil (DBH) yang sebelumnya diasumsikan sebesar Rp5,7 triliun, setelah keluarnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK), ternyata hanya terealisasi Rp1,5 triliun.
“Ada juga beberapa asumsi penerimaan kita yang bertambah, dan ada pula yang berkurang. Kemungkinan APBD kita tahun depan (2026) berada di angka Rp6,5 hingga Rp7 triliun. Saat RKPD disusun, masih di angka Rp7,5 triliun, dan waktu itu RPJMD Kukar Idaman Terbaik belum dimasukkan karena belum mulai disusun,” jelasnya.
Aulia mengungkapkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 kini telah memasuki tahap finalisasi.
Pemkab Kukar juga telah membangun kesepahaman bersama DPRD Kukar dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait delineasi wilayah IKN di beberapa kecamatan seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, sebagian Loa Kulu, dan Loa Janan.
“Karena semua sudah klop, baik dari sisi pembiayaan, lokasi, hingga kesepahaman antara eksekutif dan legislatif, maka hari ini kita mencoba membawa seluruh OPD untuk menyesuaikan perencanaan mereka dengan arah pembangunan tersebut,” tegasnya.
Ia pun menekankan tiga poin penting yang harus menjadi fokus utama perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja 2026.
Pertama, memastikan belanja standar pelayanan minimal terakomodir di tahun 2026. Kedua, memastikan program prioritas nasional dalam Asta Cita masuk dalam rencana kerja. Ketiga, memastikan seluruh program dedikasi Kukar Idaman Terbaik juga terakomodir.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Kukar akan melakukan penyisiran ulang terhadap seluruh perencanaan OPD, termasuk menindaklanjuti hasil retreat perencanaan yang baru dilaksanakan Sekda Kukar bersama Kepala Bappeda di IPDN Jatinangor.
“Arahan dari hasil retreat tersebut di antaranya adalah mengurangi perjalanan dinas dan belanja dokumentasi, serta memastikan fokus pada belanja yang langsung berdampak bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, rehabilitasi jalan, pemeliharaan lingkungan, serta bantuan untuk korban bencana,” ucapnya.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal penyelarasan kebijakan anggaran agar seluruh program Pemkab Kukar dapat berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan visi ‘Kukar Idaman Terbaik. (adv/prokom/kukar)
