KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menggelar kegiatan Coffee Morning sebagai upaya mempererat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Agenda ini berlangsung di Gedung E Lantai I, Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, pada Senin (26/5/2025).
Forum ini menjadi ruang diskusi informal namun strategis untuk membahas berbagai isu penting pembangunan daerah, termasuk peran Kaltim sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, tiga Wakil Ketua DPRD yakni Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Agusriansyah Ridwan, Firnadi Ikhsan, Arfan, Jahidin, Baba, Agus Aras, Akhmed Reza Fachlevi, M Husni Fachruddin, Agus Suwandi, dan Guntur.
Dari pihak Pemprov, hadir Sekda Sri Wahyuni, Asisten I M. Syirajudin, Asisten II Ujang Rachmad, serta Sekretaris DPRD Norhayati Usman.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa acara ini bukanlah ajang seremonial belaka. Ia menyebut forum ini sebagai sarana menyamakan persepsi dan langkah dalam pembangunan.
“Coffee Morning ini bukan sekadar kumpul-kumpul. Ini forum untuk menyatukan visi antara legislatif dan eksekutif agar arah pembangunan Kaltim lebih terarah dan tidak jalan sendiri-sendiri,” tegas Hamas, biasa dia disapa.
Ia menekankan pentingnya komunikasi intens di tengah posisi strategis Kaltim yang kini menjadi sorotan nasional karena kedekatannya dengan IKN.
“Kalau komunikasi tak berjalan baik, bisa terjadi miskomunikasi kebijakan. Padahal sekarang kita butuh kekompakan,” katanya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masih dalam proses, mengingat masa kerja pemerintahan baru masih sekitar 100 hari.
“Fokus kami saat ini adalah refocusing anggaran, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ungkap Sri Wahyuni.
Ia juga menyebut, beberapa kebijakan tengah diselaraskan dengan arahan pusat seperti Instruksi Presiden, Instruksi Gubernur, hingga SK Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci suksesnya berbagai program prioritas daerah.
“Pak Gubernur juga sudah menunjukkan komitmen luar biasa. Sekarang mari kita kawal bersama implementasinya,” tutupnya. (adv/dprd/kaltim)
