KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Kejaksaan Republik Indonesia memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 pada Sabtu (22/7/2023). Dengan mengangkat tema “Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional”. Jajaran Kejaksaan di Indonesia melaksanakannya, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pada Hari Bahakti Adhyaksa Kejari Kukar melakukan Press Rilis, memaparkan pancapaian kinerja Kejari Kukar pada tahun 2023. Salah satu kasus yang paling banyak ditangani Kejari Kukar sejak Januari hingga Juli 2023, yakni kasus pidana umum (pidum). Di mana sejak Januari hingga medio Juli, sudah ada 248 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara yang kini ditangani.
Kepala Kejari Kukar, Tommy Kristanto, dalam press release-nya, mengatakan bahwa kasus narkoba masih jadi yang paling dominan. Diikuti dengan kasus pertambangan dan kasus transaksional, seperti pencurian, asusila, perjudian, penganiayaan hingga penipuan.
“(Diprediksi) sampai 600-700 perkara yang akan ditangani sampai akhir tahun,” ujar Tommy Kristanto.
Ini pun menjadi salah satu yang sedang disikapi Kejari Kukar bersama instansi terkait. Memastikan dan mencari “benang merah”, serta melakukan kajian terkait kasus narkoba yang meningkat dan menjadi salah satu kasus terbanyak di Kukar. Mulai dari masalah penanganannya, pengawasan hingga penegakan hukumnya selama ini.
Di sisi lain, ia pun mengakui, bahwa penanganan dan penyelesaian kasus melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) yang masih minim dilakukan oleh Kejari Kukar. Bahkan hingga enam bulan berjalannya tahun 2023, baru mencatatkan 1-2 kasus yang melalui mekanisme RJ.
Karena memang mekanisme RJ merupakan instruksi penghentian perkara dari pemerintah pusat melalui badan atau lembaga yang berwenang. Di mana memang mekanisme RJ dapat dilaksanakan, setelah pelaku memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.
“Tapi kedepannya Kasi Pidum juga sudah mulai pelajari kasus yang dimungkinkan untuk di RJ-kan,” jelasnya.
Pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 ini, Kejari Kukar berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat. terutama pengawasan proyek strategis di Kukar. Menurut Tommy, pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan proyek, sehingga berdampak bagi masyarakat luas.
“Pengamanan proyek strategis yangg betul dibutuhkan masyarakat, seperti jalan dan waduk. Jadi pengawasan terhadap proyek strategis diamankan dan kita kawal berlapis, kolaborasi Intel dan Datun, sehingga pengerjaan bisa tepat waktu dan tepat sasaran,” pungkasnya. (kkr)
