Program 150 Juta per RT Mulai Berjalan Tahun 2026, Difokuskan untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kukar

Aulia Rahman Basri - Bupati Kukar

Aulia Rahman Basri - Bupati Kukar

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa program Rp150 juta per RT yang akan mulai dijalankan pada 2026 diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem.

Program ini disampaikan langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri saat berdialog dengan warga Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, pada Jumat (21/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa dana tersebut bukan hanya bersifat bantuan, tetapi menjadi instrumen penguatan lingkungan di tingkat RT.

Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan tidak ada warga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk membantu anak-anak di lingkungan RT agar tidak terhambat dalam pendidikan.

Baca Juga :  Safari Ramadan di Muara Jawa, Wabup Kukar Hadirkan Penyanyi Religi Opik

Ia menekankan agar setiap ketua RT dapat bergerak cepat jika menemukan warga yang mengalami kesulitan biaya sekolah.

“Kalau ada anak yang tidak bisa sekolah karena biaya, itu harus langsung diintervensi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan guru mengaji di setiap RT sebagai bagian dari penguatan lingkungan sosial.

Ia menyebut bahwa kegiatan belajar mengaji tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan guru.

“Pastikan ada guru mengaji di setiap RT. Jangan sampai kegiatan keagamaan terhenti hanya karena tidak ada pengajar,” katanya.

Dalam aspek hunian, program ini juga diarahkan untuk memperbaiki rumah warga yang tidak layak.

Bupati menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi rumah yang bocor, rapuh, atau tidak mampu melindungi pemiliknya dari hujan dan kondisi cuaca lainnya.

Baca Juga :  13 Peserta Lomba Begera'an Sahur di Tenggarong Memperebutkan Piala Bupati Kukar

Ia juga mengatakan bahwa program ini mencakup dukungan kesehatan bagi masyarakat yang memerlukan rujukan ke rumah sakit namun terkendala biaya transportasi atau dukungan awal. Menurutnya, tidak boleh ada warga yang batal berobat karena alasan biaya akses.

“Waktunya pemerintah hadir langsung di lingkungan warga. RT adalah garda terdepan untuk memastikan semua itu berjalan,” ujarnya.

Dengan pelaksanaan program 150 juta per RT, Pemkab Kukar berharap pembangunan berbasis lingkungan kecil dapat berjalan efektif dan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa partisipasi aktif warga menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini. (adv/prokom/kukar)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Pemkab Kukar Gandeng Perusahaan Lokal Datangkan Minyak Goreng untuk Masyarakat

Advertorial

Ketua DPRD Kukar Hadiri Rapat Forkopimda Dalam Rangka Persiapan Pemilu 2024

Advertorial

Disdikbud Kukar Mengajak Peserta Didik Semangat untuk Memeriahkan Peringatan Hardiknas 2025

Advertorial

Perda Penanggulangan Bahaya Kebakaran Disahkan, Anggota DPRD Kutim Ungkap Permasalahan Lainnya

Pemerintah

Bupati Berencana Hadirkan Mini MPP di Seluruh Kecamatan untuk Wujudkan Kukar Idaman Terbaik

Infrastruktur

Taman Ulin Tenggarong Tak Terawat Karena Terkendala Anggaran, Warga Keluhkan Kebersihan dan Fasilitas

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Beri Tanggapan Terkait Pengesahan Propemperda

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Dorong Fasilitas Pengembangan Bakat Pemuda