Program 150 Juta per RT Mulai Berjalan Tahun 2026, Difokuskan untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kukar

Aulia Rahman Basri - Bupati Kukar

Aulia Rahman Basri - Bupati Kukar

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa program Rp150 juta per RT yang akan mulai dijalankan pada 2026 diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem.

Program ini disampaikan langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri saat berdialog dengan warga Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, pada Jumat (21/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa dana tersebut bukan hanya bersifat bantuan, tetapi menjadi instrumen penguatan lingkungan di tingkat RT.

Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan tidak ada warga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk membantu anak-anak di lingkungan RT agar tidak terhambat dalam pendidikan.

Baca Juga :  Sungai di 9 Kecamatan di Kukar Dilakukan Normalisasi, Dinas PU Mengeruk Sedimentasi yang Menumpuk

Ia menekankan agar setiap ketua RT dapat bergerak cepat jika menemukan warga yang mengalami kesulitan biaya sekolah.

“Kalau ada anak yang tidak bisa sekolah karena biaya, itu harus langsung diintervensi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan guru mengaji di setiap RT sebagai bagian dari penguatan lingkungan sosial.

Ia menyebut bahwa kegiatan belajar mengaji tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan guru.

“Pastikan ada guru mengaji di setiap RT. Jangan sampai kegiatan keagamaan terhenti hanya karena tidak ada pengajar,” katanya.

Dalam aspek hunian, program ini juga diarahkan untuk memperbaiki rumah warga yang tidak layak.

Bupati menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi rumah yang bocor, rapuh, atau tidak mampu melindungi pemiliknya dari hujan dan kondisi cuaca lainnya.

Baca Juga :  Progres Pembangunan Pasar Tangga Arung Mencapai 80 Persen, Memasuki Tahap Penyelesaian

Ia juga mengatakan bahwa program ini mencakup dukungan kesehatan bagi masyarakat yang memerlukan rujukan ke rumah sakit namun terkendala biaya transportasi atau dukungan awal. Menurutnya, tidak boleh ada warga yang batal berobat karena alasan biaya akses.

“Waktunya pemerintah hadir langsung di lingkungan warga. RT adalah garda terdepan untuk memastikan semua itu berjalan,” ujarnya.

Dengan pelaksanaan program 150 juta per RT, Pemkab Kukar berharap pembangunan berbasis lingkungan kecil dapat berjalan efektif dan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa partisipasi aktif warga menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini. (adv/prokom/kukar)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Bapemperda DPRD Kukar Optimis Empat Rancangan Perda Lagi Bisa Disahkan Tahun 2023

Pemerintah

DPRD dan Pemprov Kaltim Sahkan APBD 2024 Sebesar Rp20,675 Triliun

Pemerintah

Wakil Bupati Kukar Silaturahmi dan Halal Bihalal ke Pondok Pesantren di Tenggarong

Advertorial

Hasil Pengembangan Produksi Garam Belum Maksimal, Pemdes Desa Kersik Ingin Pendampingan Tenaga Ahli

Advertorial

Peringati Hari Pangan Nasional, Pemkab Kukar Menggelar Gerakan Pangan Murah

Pemerintah

Sedekah Bumi di Kelurahan Bukit Biru Berlangsung Meriah, Bupati Kukar Dukung Pelestarian Tradisi dan Pertanian

Advertorial

Ketua DPRD Kukar Berkomitmen Mendukung Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Advertorial

Wahana Waterboom Sedang Dibangun di Pulau Kumala, Pembenahan Objek Wisata Andalan Ini Terus Dilakukan