Home / Politik / Serba Serbi

Selasa, 24 Januari 2023 - 20:14 WIB

Ratusan Anggota PPS Resmi Dilantik, KPU Kubar Berpesan Jaga Integritas dan Netralitas

KUTAI BARAT, eksposisi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Barat (Kubar) melakukan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), di lapangan Kantor Camat Linggang Bigung, pada Selasa (23/1/2023). Pelantikan panitia Add Hock untuk pemilu 2024 ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia

Ketua KPU Kubar Arkadius Hanye mengatakan rencana awal hanya 3 kecamatan dalam ibu kota yang dilantik secara langsung oleh KPU  namun antusias PPS ternyata sangat tinggi untuk dilantik secara tatap muka.

Adapun jumlah anggota PPS Kutai Barat sebanyak 582 orang yang tersebar di 194 desa/kelurahan di 16 kecamatan. Peserta yang dilantik secara langsung berasal dari 10 kecamatan, sedangkan 6 kecamatan terjauh mengikuti secara dalam jaringan (daring).

Baca Juga :  Ketua DPRD Kukar Menghadiri Silaturahmi Regional KAHMI di IKN, Perkuat Kolaborasi Melakukan Pembangunan

“Dari total 582 anggota PPS, 367 orang yang hadir secara langsung  mereka berasal dari 10 kecamatan sisanya mengikuti secara daring,” ucap Kardius

Ia menjelaskan anggota PPS di Kutai Barat didominasi perempuan,  yakni sebanyak 50,6 persen dari syarat minimal 30 orang.

Ini menunjukan bahwa keikutsertaan perempuan sebagai penyelenggara pemilu juga sangat tinggi  sehinga Arkadius Hanye dan Seluruh komisioner KPU memberikan apresiasi kepada anggota PPS yang dilantik.

Baca Juga :  Disdikbud Kukar Sukses Menggelar FLS2N Tingkat SD se-Kukar

Menurut Ketua KPU penyelenggara pemilu tingkat desa ini adalah orang-orang terpilih,   memenuhi syarat-syarat administrasi dan rekam jejak yang jelas. Sehingga ia berpesan untuk menjaga netralitas dan integritas sebagai penyelenggara pemilu.

Adapun PPS akan bertugas selama 16 bulan sejak Januari 2023 sampai April 2024 dan mendapat honor minimal 1 juta setiap bulannya.

“Tugas utama PPS adalah membantu KPU menyelenggarakan pemilu tingkat kampung  mulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi peserta pemilu atau calon legislative, penentuan TPS, hingga membantu distribusi surat suara dan pencoblosan,” pungkasnya. (kbr)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Menjelaskan Pengaruh Perda Terhadap Kinerja OPD

Pemerintah

RDP Terkait Permasalahan HGU Kalpataru, DPRD Kukar Dorong Penyelesaian Diproses Jadi Tanah Terlantar

Advertorial

DPRD Kaltim Melakukan Penyembelihan 7 Ekor Sapi Kurban di Hari raya Iduladha 1446 Hijriah

Bisnis

PT MHU-MMSGI Memberikan Bantuan Logistik Senilai Rp500 Juta kepada Korban Gempa di Cianjur

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Soroti Isu Perumahan dan Kebijakan Pembangunan

Peristiwa

Hasil Penjaringan Pemilihan Ketua Karang Taruna Kaltim, Hanya Ada Calon Tunggal

Advertorial

Ketua DPRD Kaltim Soroti Lemahnya Kordinasi Dalam Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Pemerintah Daerah

Pemerintah

DPRD Kukar Sebut Guru dan Kepala Sekolah Tak Bisa Disalahkan Terkait Pemberian Insentif yang Menjadi Temuan BPK