Home / Advertorial / Infrastruktur / Pemerintah / Politik

Jumat, 20 November 2026 - 18:20 WIB

Realisasi Kegiatan Dinas PU Kukar Baru 40 Persen Disorot, Wakil Ketua DPRD Minta OPD Maksimalkan APBD 2026

Abdul Rasyid - Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

Abdul Rasyid - Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD 2026. Karena, waktu pelaksanaan anggaran tahun ini tersisa sekitar satu bulan lebih, sehingga diperlukan upaya maksimal agar seluruh kegiatan dapat direalisasikan sesuai perencanaan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, usai rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah OPD terkait, pada Selasa (17/11/2026). Rapat tersebut secara khusus membahas evaluasi realisasi APBD 2026 sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam menjalankan program.

Abdul Rasid mengatakan, percepatan realisasi anggaran menjadi perhatian DPRD mengingat waktu pelaksanaan APBD semakin terbatas. Pihaknya mengundang OPD agar segera menindaklanjuti kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan sehingga tidak ada program yang tertunda hingga tahun berikutnya.

“Mengingat pelaksanaan APBD ini tinggal sebulan setengah saja. Oleh karena itu, perlu dikejar supaya apa yang sudah kita anggarkan di tahun 2026 ini bisa terealisasi. Makanya kami mengundang OPD-OPD supaya bisa mempercepat proses tersebut,” ujarnya.

Terkait kendala administrasi, khususnya penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), ia menyebutkan bahwa berdasarkan penjelasan dalam rapat, seluruh DPA yang masuk dalam APBD 2026 telah diterbitkan. Dengan demikian, OPD diharapkan dapat segera menjalankan kegiatan tanpa menunda proses pelaksanaannya.

Baca Juga :  Atasi Kekosongan Dokter di Pelosok, Pemkab Kukar akan Naikkan Insentif Melalui Revisi Perbup

Ia menegaskan, DPRD tidak menginginkan kegiatan yang telah direncanakan pada 2026 justru kembali dimasukkan dalam APBD 2027. Sebab, kondisi tersebut berpotensi menghambat program pembangunan karena tahun anggaran berikutnya juga telah memiliki sejumlah agenda dan kegiatan baru.

“Kami tidak mau kegiatan ini tidak terealisasi sehingga dimasukkan lagi di 2027. Tentu ini akan menghambat kegiatan kita, sementara kegiatan yang lain juga banyak. Harapan kami, apa yang sudah direncanakan tahun ini harus dilaksanakan tahun ini,” tegasnya.

Dalam evaluasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu OPD yang mendapat perhatian karena memiliki alokasi kegiatan fisik cukup besar. Abdul Rasid menyebutkan, berdasarkan pemaparan dalam rapat, realisasi anggaran Dinas PU saat ini berada di kisaran 40 persen. Meski demikian, ia memahami pelaksanaan pekerjaan fisik membutuhkan proses dan tahapan yang tidak sederhana.

Ia juga menilai realisasi anggaran biasanya mengalami peningkatan menjelang akhir tahun. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi OPD untuk menunda pekerjaan, sehingga seluruh perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan maupun proses administrasi dan pembayarannya.

Baca Juga :  Polres Kukar Naikkan Kasus Dugaan Penyimpangan Insentif Non-ASN Disdikbud ke Tahap Penyidikan

“Makanya kita hanya menekankan kepada OPD bersama TAPD supaya lebih kencang menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada. Harus memaksimalkan kinerjanya, mengingat waktu yang semakin sempit,” ungkapnya.

Terkait kemungkinan kendala ketersediaan anggaran, Abdul Rasiid menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada persoalan yang menjadi hambatan utama. Namun, ia mengingatkan adanya faktor penyaluran dana dari pemerintah pusat yang dapat memengaruhi kondisi keuangan daerah.

Ia berharap seluruh sumber pendanaan dapat tersalurkan sesuai kebutuhan agar pelaksanaan APBD 2026 berjalan maksimal.

Abdul Rasid turut meminta Bupati Kukar memberikan perhatian terhadap kinerja OPD, khususnya perangkat daerah yang tidak mampu merealisasikan anggaran sesuai target.

Menurutnya, capaian realisasi anggaran harus menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menilai kinerja masing-masing OPD, terutama dalam menjalankan program pembangunan yang telah disepakati.

“Ini juga menjadi catatan dari Bupati. OPD yang tidak bisa merealisasikan anggarannya perlu menjadi perhatian, karena ini berkaitan dengan kinerja OPD-nya,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pembangunan Desa di Kukar Menoreh Hasil, IDM Meningkat 0,776 Persen

Advertorial

DPPKB Kutim Kunjungi BKKBN NTB, Pelajari Langkah yang Berhasil Tekan Stunting

Hukum - Kriminal

726 Warga Binaan di Kukar Terima Remisi HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Ekonomi

Bupati Kukar Ungkap Utang Daerah Rp820 Miliar di Bankaltimtara Telah Dilunasi

Advertorial

206 Peserta Ikuti Sprint Race Swimming Open 2023 di Kutim

Advertorial

DPRD Kutim Desak Pemkab Optimalkan Penyerapan Anggaran Jelang Akhir Tahun

Advertorial

SMPN 3 Tenggarong Menyalurkan Bantuan Seragam Sekolah Bagi 50 Pelajar yang Kurang Mampu

Advertorial

DPRD Kukar Menggelar Sidang Paripurna Istimewa Peringati HUT ke-241 Kota Tenggarong