KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengingatkan agar geliat investasi yang terus berkembang di Kaltim tidak melupakan prinsip keterbukaan informasi dan keberpihakan kepada rakyat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi melalui investasi harus tetap selaras dengan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan secara serampangan tanpa pengawasan yang ketat.
“Kita tidak menolak investasi. Tapi jangan sampai rakyat menjadi korban dari proses yang tidak terbuka. Pertumbuhan ekonomi harus diawasi dengan ketat,” tegasnya.
Ia menyoroti posisi strategis Kaltim yang kaya sumber daya alam dan menjadi magnet bagi para investor. Namun, potensi besar tersebut, harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton di daerahnya sendiri. Informasi penting seperti AMDAL dan rencana kerja perusahaan harus bisa diakses publik, terutama yang terdampak langsung,” katanya.
Ia menilai, keterbukaan dalam proses perizinan dan pelaksanaan investasi bukan hanya bagian dari kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam melindungi hak-hak rakyat.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya proyek-proyek investasi.
Menurutnya, hal ini menjadi kunci untuk menghindari konflik sosial dan menjaga agar pembangunan tetap berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.
“Setiap investasi harus mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan, tidak hanya ramah lingkungan tapi juga adil secara sosial,” ucapnya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah agar memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam memantau dampak lingkungan dan menindak tegas setiap pelanggaran.
“DPRD berkomitmen mendorong kebijakan yang menjamin hak rakyat dan menjaga kelestarian alam. Investasi boleh tumbuh, tapi jangan sampai mengorbankan masa depan warga Kaltim,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)
