KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik sebanyak 35 pejabat di lingkungan Pemkab Kukar, yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, pada Jumat (6/11/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan, mempercepat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rendra Abadi, menjelaskan bahwa 35 pejabat yang dilantik terdiri dari 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), 5 pejabat administrator, dan 27 pejabat pengawas.
“Untuk hari ini ada 35 orang yang dilantik, terdiri dari tiga JPTP, lima administrator, dan 27 pengawas,” jelasnya.
Tiga pejabat JPTP yang dilantik yakni Maman Setiawan sebagai Staf Ahli Bidang Umum Sekretariat Kabupaten Kukar, Dr. Bahari Jokosusilo sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Lukman sebagai Sekretaris DPRD Kukar.
Sementara itu, sejumlah pejabat administrator dan pengawas yang turut dilantik di antaranya Edy Fahruddin sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial; Hanafi sebagai Kepala Bidang PAUD dan PNFI Disdikbud; dr. BR Waode Nuraida sebagai Kepala Bidang Pengendalian, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan; serta Irma Hamdiah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan.
Berikutnya, Hamzil Yuan Sapdani sebagai Kasubbag TU RSUD Dayaku Raja Kota Bangun; Elly Muliawartini sebagai Kasubbag TU UPT Peralatan dan Laboratorium Dinas Kesehatan; Tri Handayani sebagai Kepala UPTD Meteorologi Legal Disperindag; Dewi Lesmanawati sebagai Kasubbag TU UPTD Meteorologi Legal Disperindag; Sahidin sebagai Kasubbag TU UPT Pengelolaan Pasar Gerbang Raja Disperindag; Sunarti sebagai Kasubbag TU UPT Pengelolaan Pasar Loa Kulu Disperindag; Irwanto sebagai Kepala UPT Pengelolaan Pasar Sanga-Sanga; dan Darmawati sebagai Kasubbag TU UPT Pengelolaan Pasar Sanga-Sanga.
Selain itu, Adi Sofyan dilantik sebagai Kepala UPT Pembenihan, Kebun Dinas dan Pengolahan Hasil Dinas Perkebunan; Usman sebagai Kasubbag TU pada unit tersebut; Adji Ferry Siswanto sebagai Kepala UPT Proteksi Tanaman dan Laboratorium Hayati; serta Dwi Wanto sebagai Kasubbag TU pada unit tersebut.
Pejabat lainnya yakni Heldiansyah sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sebulu; Taufik Anwar sebagai Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Sebulu; Muhammad Djafar sebagai Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong; Muhamad Taufik sebagai Kepala Subbagian Penyusun Program dan Keuangan Kecamatan Kenohan; serta Rangga Farizha sebagai Kepala Subbagian Penyusun Program dan Keuangan Kecamatan Tabang.
Selanjutnya, Achmad Akbar dilantik sebagai Sekretaris Lurah Sarijaya Kecamatan Sanga-Sanga; Muliady Sugiansyah sebagai Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Sanga-Sanga; Eddy Suryatmoko sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sanga-Sanga; Zuama Dellyannur sebagai Sekretaris Lurah Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga; Noor Ramsyah sebagai Sekretaris Lurah Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa; Dedy Eka Fahrozi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa; serta Hatmah sebagai Kepala Seksi Sosial Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa.
Sementara itu, Deddy Daurie dilantik sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Handil Baru Darat Kecamatan Samboja; Yoyo sebagai Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja; Fatliyansyah sebagai Sekretaris Lurah Sanipah Kecamatan Samboja; dan Abdurahman sebagai Sekretaris Lurah Tanjung Harapan Kecamatan Samboja.
Rendra menyebut pelantikan kali ini belum menjadi tahapan terakhir dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Kukar. Pasalnya, masih terdapat sejumlah posisi pimpinan tinggi pratama yang belum terisi secara definitif dan masih dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
Berdasarkan data BKPSDM, terdapat 8 jabatan JPTP yang masih kosong atau dijabat Plt. Pemkab Kukar pun masih mempersiapkan tahapan pengisian jabatan berikutnya yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Masih ada pelantikan berikutnya. Mudah-mudahan pada November ini masih bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial atau pergantian posisi dalam struktur pemerintahan.
Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terlebih setiap pejabat memiliki peran dalam menentukan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Aulia mengingatkan agar para pejabat yang baru dilantik tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan. Ia menilai amanah jabatan tidak akan berarti apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara maksimal.
“Amanah yang diberikan ini tidak akan ada artinya kalau tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat sudah menunggu pelayanan kita, sehingga setiap pejabat harus benar-benar menjalankan tanggung jawabnya,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh pejabat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Proses adaptasi, menurutnya, harus dilakukan secara cepat agar tidak menghambat pelaksanaan program dan pelayanan. Para pejabat juga diminta segera membangun komunikasi serta koordinasi dengan jajaran di bawahnya.
Terkait hal tersebut, Aulia meminta proses serah terima jabatan segera diselesaikan. Untuk pejabat eselon II, proses serah terima dilakukan bersama Sekretaris Daerah, sedangkan pejabat eselon III diharapkan sudah menyelesaikannya pada Senin mendatang.
Percepatan tersebut juga berkaitan dengan persiapan finalisasi anggaran 2027. Aulia ingin pejabat yang baru menempati posisi masing-masing segera memahami tugas dan fungsi OPD, sehingga rancangan program serta kegiatan yang disusun dapat selaras dengan kebutuhan organisasi dan arah pembangunan dalam RPJMD Kukar Idaman Terbaik.
“Jangan terlalu lama beradaptasi. Segera lakukan koordinasi, karena bawahan kita menunggu arahan dari pimpinan. Kita juga harus memastikan program yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD,” ujarnya.
Selain penguatan internal birokrasi, Aulia turut menyoroti pentingnya keterbukaan informasi pemerintah kepada masyarakat. Ia meminta seluruh OPD lebih aktif membangun komunikasi dengan media massa dan tidak menghindari wartawan ketika dibutuhkan untuk menyampaikan informasi mengenai program maupun kegiatan pemerintah.
Menurutnya, penyampaian informasi harus didukung data yang akurat agar pemberitaan mengenai kinerja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menilai komunikasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Aulia menargetkan mulai 2027 setiap OPD dapat menghasilkan sedikitnya dua pemberitaan dalam satu pekan. Hal tersebut diharapkan mendorong setiap perangkat daerah lebih terbuka dalam menyampaikan capaian, program, serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat.
“Pemerintah hari ini seperti akuarium, semua bisa dilihat oleh masyarakat. Karena itu, jangan ada OPD yang menghindari media. Kita harus terbuka dan menyampaikan informasi berdasarkan data yang benar,” pesannya.
Aulia juga mengingatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat struktural di tingkat kabupaten.
Pegawai yang bertugas di unit pelaksana teknis (UPT), kecamatan, hingga kelurahan juga memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran menjaga sikap, komunikasi, dan kualitas pelayanan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Ia berharap seluruh pejabat mampu membangun kekompakan dan komunikasi yang baik sehingga tercipta tim pemerintahan yang solid. Menurutnya, keterbatasan yang dihadapi daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan semangat dalam menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik.
“Jadikan ini sebagai super tim. Bangun komunikasi, saling berkoordinasi, dan bekerja bersama-sama. Saya ingin seluruh jajaran mampu meningkatkan kinerja pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
