Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 29 April 2025 - 18:48 WIB

Kapal Tongkang Tabrak Jembatan Mahakam, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Geram

Muhammad Husni Fahruddin - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim

Muhammad Husni Fahruddin - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Insiden Jembatan Mahakam yang kembali ditabrak kapal tongkang pada Sabtu 26 April 2025 mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin.

Akibat kejadian ini Muhammad Husni fahruddin meminta agar Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, mencopot Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Samarinda.

Ia geram dengan Kepala KSOP dan Pelindo, lantaran kejadian serupa baru saja terjadi pada bulan Februari 2024. Mirisnya, kejadian Sabtu lalu merupakan yang ke 23 kalinya, Jembatan Mahakam I Samarinda, di tabrak kapal tongkang.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Sebut Banyak Masyarakat Desa Belum Nikmati Fasilitas Dasar

Dengan kejadian yang terus berulang ini, pria yang akrab disapa Ayub itu, menganggap Kepala KSOP dan Pelindo, tidak menghargai warga Kaltim. Sebab insiden ini sangat membahayakan warga yang melintas di atas jembatan tersebut.

“Belum juga selesai yang kejadian lalu, ini muncul lagi. Parah betul ini. Parah! Kita minta copot itu kepala KSOP dan Pelindo,” katanya.

Ia menilai Kepala KSOP Samarinda dan  Pelindo tidak mampu menyelesaikan masalah yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.

Baca Juga :  Antisipasi Kebijakan WFH Bagi ASN, Pemkab Kukar Sedang Mempersiapkan Skema Kerja Fleksibel

Bahkan sampai saat ini KSOP tidak mampu menyelesaikan masalah ganti rugi dengan pemilik tongkang yang menabrak Jembatan Mahakam I Samarinda pada Februari lalu.

Padahal, sudah didukung pula dengan surat pernyataan, bahwa pemilik tongkang akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun nyatanya tidak ada kejelasan sampai kejadian serupa terulang kembali di bulan April 2025.

“Katanya penabrak yang dulu sudah mau tanggung jawab. Mana sekarang? Padahal ini kewajiban KSOP untuk komunikasi sama mereka,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Bisnis

Pemkab Kukar Kantongi Persetujuan Kemendagri untuk Pinjaman Pelunasan Utang

Advertorial

Sekretaris DPRD Kukar Minta ASN Menjaga Netralitas di Pilkada 2024

Advertorial

Disdikbud Kukar Aktif Sosialisasi Wajib Belajar 13 Tahun, Dorong Anak Usia Dini Ikuti PAUD Sebelum Masuk SD

Advertorial

Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat, Pemkab Kukar dan Bankaltimtara Menggelar Gerakan Pangan Murah

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Soroti Kondisi Lingkungan Akibat Tambang, Terutama Keberadaan Satwa Liar

Advertorial

Bupati Kukar Resmikan Gedung Baru Kantor Kelurahan Bukit Biru, Dorong Perbaikan Budaya Kerja dan Tingkatkan Pelayanan

Advertorial

Disdamkarmatan Tambah Petugas Pemadam di Sejumlah Kecamatan

Advertorial

Bupati Kutim Menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan APBD 2024 Pada Sidang Paripurna DPRD