Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 29 April 2025 - 18:48 WIB

Kapal Tongkang Tabrak Jembatan Mahakam, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Geram

Muhammad Husni Fahruddin - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim

Muhammad Husni Fahruddin - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Insiden Jembatan Mahakam yang kembali ditabrak kapal tongkang pada Sabtu 26 April 2025 mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin.

Akibat kejadian ini Muhammad Husni fahruddin meminta agar Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, mencopot Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Samarinda.

Ia geram dengan Kepala KSOP dan Pelindo, lantaran kejadian serupa baru saja terjadi pada bulan Februari 2024. Mirisnya, kejadian Sabtu lalu merupakan yang ke 23 kalinya, Jembatan Mahakam I Samarinda, di tabrak kapal tongkang.

Baca Juga :  Anggota DPRD Tanggapi Rencana Pemerintah Tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana di 12 Perumahan di Kutim

Dengan kejadian yang terus berulang ini, pria yang akrab disapa Ayub itu, menganggap Kepala KSOP dan Pelindo, tidak menghargai warga Kaltim. Sebab insiden ini sangat membahayakan warga yang melintas di atas jembatan tersebut.

“Belum juga selesai yang kejadian lalu, ini muncul lagi. Parah betul ini. Parah! Kita minta copot itu kepala KSOP dan Pelindo,” katanya.

Ia menilai Kepala KSOP Samarinda dan  Pelindo tidak mampu menyelesaikan masalah yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.

Baca Juga :  Komisi IV DPRD Kukar Sidak ke SDN 008 Muara Badak, Gedung Sekolah dan Rumah Guru Memprihatinkan

Bahkan sampai saat ini KSOP tidak mampu menyelesaikan masalah ganti rugi dengan pemilik tongkang yang menabrak Jembatan Mahakam I Samarinda pada Februari lalu.

Padahal, sudah didukung pula dengan surat pernyataan, bahwa pemilik tongkang akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun nyatanya tidak ada kejelasan sampai kejadian serupa terulang kembali di bulan April 2025.

“Katanya penabrak yang dulu sudah mau tanggung jawab. Mana sekarang? Padahal ini kewajiban KSOP untuk komunikasi sama mereka,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pemkab Kukar Berikan Bantuan Rp100 Juta Untuk Réhabilitais Masjid Al-Ikhlas Desa Jonggon

Infrastruktur

Jembatan Kutai Kartanegara Bergetar Saat Kendaraan Melintas, Perlu Segera Dilakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Advertorial

Bupati Kukar Serahkan Bantuan Alsintan Bagi Petani di Kecamatan Muara Kaman

Advertorial

Sekda Kukar Resmi Menutup MTQ Tingkat Kecamatan Kota Bangun Darat

Advertorial

Pemusatan Latihan TC Pra MTQ Tingkat Provinsi Resmi Dibuka

Advertorial

Pencegahan PTM Menjadi Fokus Dinas Kesehatan Kutim untuk Menjaga Kualitas Hidup Masyarakat

Advertorial

Pemkab Kukar Hadiri Acara Puncak Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional

Advertorial

Prosesi Ngulur Naga dan Belimbur Puncak Kemeriahan Festival Erau Adat Kutai 2025