Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 29 April 2025 - 18:48 WIB

Kapal Tongkang Tabrak Jembatan Mahakam, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Geram

Muhammad Husni Fahruddin - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim

Muhammad Husni Fahruddin - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Insiden Jembatan Mahakam yang kembali ditabrak kapal tongkang pada Sabtu 26 April 2025 mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin.

Akibat kejadian ini Muhammad Husni fahruddin meminta agar Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, mencopot Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Samarinda.

Ia geram dengan Kepala KSOP dan Pelindo, lantaran kejadian serupa baru saja terjadi pada bulan Februari 2024. Mirisnya, kejadian Sabtu lalu merupakan yang ke 23 kalinya, Jembatan Mahakam I Samarinda, di tabrak kapal tongkang.

Baca Juga :  Anggota DPRD Sebut Kasus HIV AIDS di Wahau Tinggi, Sehingga Jadi Pusat Sosialisasi Perda

Dengan kejadian yang terus berulang ini, pria yang akrab disapa Ayub itu, menganggap Kepala KSOP dan Pelindo, tidak menghargai warga Kaltim. Sebab insiden ini sangat membahayakan warga yang melintas di atas jembatan tersebut.

“Belum juga selesai yang kejadian lalu, ini muncul lagi. Parah betul ini. Parah! Kita minta copot itu kepala KSOP dan Pelindo,” katanya.

Ia menilai Kepala KSOP Samarinda dan  Pelindo tidak mampu menyelesaikan masalah yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.

Baca Juga :  Komisi III DPRD Kaltim Sidak Kerusakan Jalan Sangasanga-Muara Jawa

Bahkan sampai saat ini KSOP tidak mampu menyelesaikan masalah ganti rugi dengan pemilik tongkang yang menabrak Jembatan Mahakam I Samarinda pada Februari lalu.

Padahal, sudah didukung pula dengan surat pernyataan, bahwa pemilik tongkang akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun nyatanya tidak ada kejelasan sampai kejadian serupa terulang kembali di bulan April 2025.

“Katanya penabrak yang dulu sudah mau tanggung jawab. Mana sekarang? Padahal ini kewajiban KSOP untuk komunikasi sama mereka,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Wabup Kukar Salurkan Bantuan Kapada Korban Kebakaran di Kelurahan Timbau

Advertorial

Pastikan Pelayanan Kesehatan Terpenuhi Hingga Pelosok, Bupati Kukar Melakukan Kunjungan ke Puskesmas Kahala

Advertorial

Fraksi Partai Demokrat DPRD Beri Apresiasi Pengelolaan Keuangan Kutim

Advertorial

Kolaborasi PU Kukar Dengan Dua OPD Untuk Bangun Pabrik Kelapa di Wilayah Pesisir

Advertorial

Pemkab Kukar Siap Terbitkan Perda RPIK, Guna Mempercepat Arus Investasi

Advertorial

Anggota DPRD Kutim akan Mengevaluasi Usulan Masyarakat di Daerah Pemilihannya

Advertorial

Sekda Kukar Buka Rapat Kerja Optimalisasi Pengisian Kertas Kerja dan Laporan Pemantauan Pengelolaan Risiko

Advertorial

Bapenda Menggelar Bimtek yang Diikuti Ratusan Juru Pungut Pajak se-Kutim