Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 3 Juni 2025 - 09:29 WIB

Wakil Ketua DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan MBG, Distribusi Belum Merata

Ananda Emira Moeis - Wakil Ketua DPRD Kaltim

Ananda Emira Moeis - Wakil Ketua DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mennyoroti adanya ketimpangan serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

“Hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa MBG bukan hanya soal asupan gizi anak, tapi juga membuka ruang hidup baru bagi petani lokal. Sayangnya, distribusinya belum merata,” kata Ananda Emira Moeis.

Ia menilai, manfaat MBG tak hanya sebatas memberi makan sehat untuk anak-anak. Program ini, menurutnya, telah menyentuh aspek ekonomi, terutama dalam rantai pasok bahan pangan. Namun, ia menggarisbawahi bahwa belum semua wilayah di Kaltim bisa menikmati manfaat serupa.

Baca Juga :  Surplus Pendapatan APBD Kutim 2023, Fraksi PDI-P DPRD Ingatkan Pentingnya Perencanaan

“Akses terhadap program ini belum merata. Ada daerah-daerah yang masih tertinggal. Ini menjadi catatan penting bagi Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk duduk bersama membenahi distribusinya,” ujar Nanda.

Dalam kunjungannya ke salah satu dapur MBG di Kukar, ia menyaksikan langsung bagaimana petani dilibatkan dalam rantai pasok program.

Tidak hanya menyuplai hasil panen, para petani kini juga diberi ruang untuk ikut menyusun pola tanam sesuai kebutuhan dapur MBG.

“Mereka bahkan antusias bertanya kepada tim SPPG tentang jenis tanaman apa saja yang diperlukan. Ini artinya, petani mulai melihat peluang baru dari program ini, bukan hanya sekadar jual beli,” jelasnya.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Kaltim Soroti Lahan Pertanian Warga Terkena Banjir Karena Aktivitas Tambang Batu Bara

Ia menyebut, model kolaborasi seperti itu perlu dijadikan acuan. Petani tidak lagi berdiri sebagai pelengkap, melainkan menjadi bagian dari perencanaan pangan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Nanda pun mendorong agar hasil-hasil evaluasi dari lapangan ini tidak berhenti di level lokal. Ia menegaskan, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) perlu turun tangan lebih aktif dalam pengawasan dan pembenahan program.

“Kalau mau bicara dampak jangka panjang, kita harus pastikan pengawasan dan perbaikannya juga kuat. Tidak cukup hanya puji-pujian di awal,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Meriahkan Hari Olahraga Nasional dan Sumpah Pemuda, Lomba Oltrad Digelar di Muara Muntai

Pemerintah

Peringatan HAB ke-80 Kemenag di Kukar, Pemkab Dorong Adaptasi Digital dan Penguatan Kerukunan

Advertorial

Ketua Komisi IV DPRD Kukar Soroti Permasalahan Pengelolaan Sampah di Tenggarong Seberang

Bisnis

Perumda Tirta Mahakam Gandeng Pihak Ketiga Tingkatkan Kapasitas Air Bersih di Tenggarong

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Sebut Kegiatan Pemuda dan UMKM Penting untuk Tingkatkan Ekonomi Daerah

Advertorial

Komisi IV DPRD Kukar Menggelar RDP Bersama Sejumlah OPD Membahas Laporan Capaian Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025

Advertorial

Asisten I Setkab Kukar Menghadiri PAW Anggota DPRD, Harapkan Kolaborasi Bersama Pemerintah

Advertorial

DPRD dan Pemkab Kukar Sepakat APBD Perubahan 2025 Rp11,3 Triliun, Pencairan Beasiswa Tahap Dua Dilakukan Akhir Oktober