Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 3 Juni 2025 - 09:29 WIB

Wakil Ketua DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan MBG, Distribusi Belum Merata

Ananda Emira Moeis - Wakil Ketua DPRD Kaltim

Ananda Emira Moeis - Wakil Ketua DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mennyoroti adanya ketimpangan serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

“Hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa MBG bukan hanya soal asupan gizi anak, tapi juga membuka ruang hidup baru bagi petani lokal. Sayangnya, distribusinya belum merata,” kata Ananda Emira Moeis.

Ia menilai, manfaat MBG tak hanya sebatas memberi makan sehat untuk anak-anak. Program ini, menurutnya, telah menyentuh aspek ekonomi, terutama dalam rantai pasok bahan pangan. Namun, ia menggarisbawahi bahwa belum semua wilayah di Kaltim bisa menikmati manfaat serupa.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Soroti Kurangnya Tenaga dan Fasilitas Pendidikan

“Akses terhadap program ini belum merata. Ada daerah-daerah yang masih tertinggal. Ini menjadi catatan penting bagi Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk duduk bersama membenahi distribusinya,” ujar Nanda.

Dalam kunjungannya ke salah satu dapur MBG di Kukar, ia menyaksikan langsung bagaimana petani dilibatkan dalam rantai pasok program.

Tidak hanya menyuplai hasil panen, para petani kini juga diberi ruang untuk ikut menyusun pola tanam sesuai kebutuhan dapur MBG.

“Mereka bahkan antusias bertanya kepada tim SPPG tentang jenis tanaman apa saja yang diperlukan. Ini artinya, petani mulai melihat peluang baru dari program ini, bukan hanya sekadar jual beli,” jelasnya.

Baca Juga :  Peringatan HAB ke-80 Kemenag di Kukar, Pemkab Dorong Adaptasi Digital dan Penguatan Kerukunan

Ia menyebut, model kolaborasi seperti itu perlu dijadikan acuan. Petani tidak lagi berdiri sebagai pelengkap, melainkan menjadi bagian dari perencanaan pangan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Nanda pun mendorong agar hasil-hasil evaluasi dari lapangan ini tidak berhenti di level lokal. Ia menegaskan, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) perlu turun tangan lebih aktif dalam pengawasan dan pembenahan program.

“Kalau mau bicara dampak jangka panjang, kita harus pastikan pengawasan dan perbaikannya juga kuat. Tidak cukup hanya puji-pujian di awal,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Dorong Pembangunan Asrama Permanen untuk Mahasiswa

Advertorial

Praktik Jual Beli Seragam di Koperasi Sekolah Dikeluhkan Masyarakat, Anggota DPRD Kutim Berikan Solusi

Advertorial

Bupati Kukar Melakukan Peninjauan Expo Erau Adat Kutai 2025

Advertorial

Sejumlah Persiapan Dilakukan Kecamatan Samboja Barat Menjelang MTQ ke-45 Tingkat Kabupaten Kukar

Advertorial

Dispora Kukar Terus Melakukan Penguatan Peran Kepemudaan untuk Menyambut IKN

Advertorial

Ketua DPRD Kutim Ungkapkan Proyeksi APBD 2024 Masih Dalam Pembahasan

Bisnis

Forum Kontraktor Tagih Utang ke Pemkab Kukar, Bupati Pastikan Pembayaran Segera Direalisasikan

Advertorial

Pemekaran Kelurahan Mangkurawang Semakin Dekat, Wilayah Baru Akan Diberi Nama Desa Sidodadi