KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan.
Plt Kepala Bidang SMP Disdikbud Kukar, Emy Rosana Saleh, menyampaikan bahwa program prioritas tahun ini difokuskan pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa, serta peningkatan literasi dan numerasi siswa.
“Program prioritas terutama terkait dengan pengelolaan dana BOS, termasuk perlengkapan peserta didik baru. Selain itu juga ada pengelolaan beasiswa, SPMB, literasi-numerasi, serta laporan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah,” jelas Emy, pada Selasa (26/08/2025).
Dari sisi fasilitas, Emy menyebutkan bahwa kondisi infrastruktur SMP di Kukar sudah terpenuhi sekitar 70 persen. Namun, perbaikan tetap dilakukan setiap tahun karena adanya berbagai kendala seperti bencana alam, banjir, maupun kerusakan lain yang muncul.
“Kalau di wilayah perbatasan, misalnya di Samboja, beberapa SMP masih dalam tahap perbaikan. Tahun ini ada rehabilitasi di SMPN 1 dan SMPN 6 Samboja. Sementara untuk kerusakan akibat longsor di SMPN 1 Samboja baru bisa kita anggarkan pada tahun 2026. Untuk Tabang sudah cukup baik, sementara Muara Kaman yang berbatasan dengan Kutim masih on progress,” ujarnya.
Disdikbud Kukar juga berkomitmen memastikan pemerataan fasilitas pendidikan dengan sistem skala prioritas. Anggaran dipetakan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah, apakah berupa ruang kelas baru, rehabilitasi, maupun pengadaan sarana lainnya.
Terkait tenaga pendidik, ia mengakui masih ada sekolah yang mengalami kekurangan guru karena adanya pensiun. Namun, hal itu segera diatasi dengan pengangkatan tenaga honorer serta distribusi guru P3K yang baru direkrut tahun 2025.
Meski begitu, masih ada tantangan yang dihadapi, terutama terkait kompetensi digitalisasi guru serta jangkauan wilayah Kukar yang sangat luas.
“Tantangan utama adalah penguatan kemampuan digitalisasi bagi guru. Selain itu, sebaran wilayah Kukar yang luas juga menyulitkan kami untuk melakukan pemantauan secara rutin, terutama di daerah yang jauh dari pusat kabupaten,” pungkasnya. (adv/disdikbud/kukar)
