KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten III, Dafip Haryanto, mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) atas penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informasi (Kominfo), Statistik dan Persandian Se-Kalimantan Timur 2025, dengan Tema “ Konektivitas Infrastruktur Jaringan dalam Mewujudkan Generasi Emas Kaltim 2025-2030”.
Ia menyatakan, sebagai tuan rumah, Kukar menilai pentingnya menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk sinergi dan upaya bersama dalam peningkatan layanan publik, khususnya di bidang informasi dan komunikasi.
“Kegiatan ini menjadi sarana strategis bagi kita untuk memperkuat kolaborasi, baik dengan pemerintah provinsi maupun antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur,” ujar Dafip Haryanto, pada Kamis (15/5/2025).
Ia menjelaskana bahwa dalam forum tersebut, dibahas pula pentingnya penyelarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terutama dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Harapannya, proses perencanaan dan pencapaian target pembangunan dapat terkoneksi secara efektif,”ucapnya.
Menurutnya, salah satu isu yang diangkat adalah batasan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, misalnya di sektor pendidikan, di mana kewenangan provinsi hanya mencakup sekolah tingkat atas.
“Sementara itu, Pemkab Kukar berupaya memberikan insentif kepada guru dari jenjang PAUD hingga SMP yang menjadi tanggung jawab kabupaten,” jelasnya.
Kegiatan ini juga membahas penyediaan akses informasi dan jaringan internet di seluruh wilayah kabupaten/kota, termasuk Kukar.
“Sebagai bentuk konkret, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Kominfo Provinsi dan kabupaten/kota terkait dukungan program dari pemerintah provinsi, salah satunya penyediaan internet gratis di desa selama lima tahun di wilayah Kukar,” jelasnya.
Ia mengatakan, saat ini, seluruh desa di Kukar telah mendapatkan akses internet, khususnya di kantor desa sebagai pusat pelayanan publik.
“Sistem administrasi desa pun telah bertransformasi menjadi digital dan paperless, mempermudah proses pelaporan dan pencairan dana tanpa harus melakukan perjalanan ke ibu kota kabupaten,” katanya.
Pemkab Kukar juga menyoroti pentingnya penyediaan akses internet di ruang publik untuk mendukung literasi digital, pendidikan, dan pengembangan UMKM.
Meskipun sebagian besar telah dilakukan, tantangan tetap ada, salah satunya adalah ketersediaan listrik yang stabil.
Dalam diskusi bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) serta Sekretaris Daerah, dibahas pula perlunya dukungan dari Pemprov dalam penyediaan listrik, khususnya di wilayah terpencil (remote area) yang hanya dapat dijangkau melalui sistem kelistrikan komunal.
“Pemerintah Kabupaten Kukar telah memulai inisiatif ini, namun masih ada dusun yang belum mendapatkan akses. Kolaborasi lanjutan dengan pemerintah provinsi sangat diperlukan untuk menuntaskan permasalahan ini,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kukar)
