KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menyoroti sejumlah persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Ia mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat memaksimalkan daya serap penggunaan APBD 2023.
Setelah DPRD Kaltim mengevaluasi dengan melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), tahapan itu berlanjut dengan Rapat Paripurna Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim 2022.
Persoalan yang paling disoroti Hasanuddin Mas’ud, yakni besarnya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada APBD 2022 sebesar Rp1,6 Triliun yang diharapkan tak lagi terjadi karena menurutnya dengan nilai Silpa yang begitu tinggi dapat menggambarkan minimnya daya serap penggunaan APBD.
“Itulah yang akan kami awasi agar jangan lagi terjadi pada APBD 2023, nanti kami bahas juga lewat Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kaltim,” ujar Hasanuddin Mas’ud.
Menurutnya, solusi untuk menghindari angka Silpa yang tinggi yakni dengan memaksimalkan seluruh program Pemprov Kaltim untuk kepentingan umum yang telah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan pada tahun ini.
Salah satu program yang disebutkan seperti program menekan angka stunting di Kaltim, selain itu kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur juga harus menjadi perhatian Pemprov Kaltim.
“Banyak program yang bisa kita maksimalkan sehingga dapat menghindari angka Silpa yang tinggi ya,” pungkasnya. (adv)
