KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, APBD Perubahan menjadi instrumen penting untuk memastikan tidak ada lagi utang maupun pembangunan yang mangkrak.
“APBD Perubahan itu mencerminkan hajat hidup orang banyak. Di dalamnya ada pergeseran anggaran yang sebelumnya dilakukan untuk efisiensi, rasionalisasi, hingga penyelesaian beban utang, termasuk PSU Pilkada maupun proyek-proyek yang masih menjadi tanggungan 2024,” jelas Ahmad Yani, pada Selasa (9/9/2025).
Ia menekankan, semua kebutuhan masyarakat harus terakomodasi dalam APBD Perubahan. Mulai dari beasiswa, tunjangan guru dan tenaga medis, hingga gaji P3K yang sempat menjadi persoalan.
“Tidak boleh ada pemotongan. Semua harus clear, termasuk beasiswa, tunjangan guru, tunjangan dokter, tenaga medis, hingga gaji P3K. Kita ingin pastikan tidak ada lagi keterlambatan ataupun hambatan,” tegasnya.
Selain itu, Ahmad Yani juga menyebutkan bahwa program pembangunan hingga bantuan sosial bagi petani dan nelayan tetap masuk dalam prioritas pembahasan.
“APBD Perubahan harus mencerminkan pemerataan. Akses masyarakat terhadap pembangunan, termasuk sarana air bersih, harus bisa diwujudkan,” ujarnya.
Terkait nilai APBD Perubahan, ia menjelaskan bahwa semula anggaran murni ditetapkan sebesar Rp12 triliun. Namun setelah dilakukan perhitungan ulang, terjadi pengurangan sekitar Rp300–400 miliar.
“Diproyeksikan menjadi Rp11,6 triliun. Jadi ada penurunan dari Rp12 triliun yang ditetapkan di APBD Murni. Ini tentu besar, bukan angka kecil. Tapi kondisi ini memang harus menyesuaikan dengan dana transfer dari pusat yang mengalami pemotongan,” jelasnya.
Meski demikian, Ahmad Yani optimistis APBD Perubahan Kukar dapat berjalan baik dan selesai tepat waktu.
“Kita pastikan bulan ini sudah final. DPRD konsisten untuk mengawal agar semua kepentingan masyarakat bisa terpenuhi,” pungkasnya. (adv/dprd/kukar)
