KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pemungutan retribusi pelayanan kebersihan terhadap rumah tangga maupun pelaku usaha.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar, Irawan, menanggapi ramai pembahasan publik terkait Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Irawan menjelaskan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2024, yang disahkan pada 4 Januari 2024, memang memuat besaran dan ketentuan retribusi pelayanan kebersihan.
Setelah Perda itu terbit, sebagian kewenangan terkait kebersihan resmi beralih dari Dinas Perkim ke DLHK. Namun pelaksanaan pemungutannya masih belum berjalan.
“Di dalam Perda disebutkan mengenai retribusi, wajib retribusi, non komersial, komersial, dan sebagainya. Tetapi kami masih belum fokus ke rumah tangga,” ujarnya pada Senin (17/11/2025).
Selama ini, pungutan yang berjalan hanya pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti kantor pemerintahan, bank, dan sejumlah sektor lain.
Menurutnya, jka digabungkan, digabungkan bisa berpotensi menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar.
Ia mengungkapkan, sektor rumah tangga belum dapat disentuh karena membutuhkan aturan teknis yang lebih jelas. Salah satunya terkait lembaga pengelola dan mekanisme penarikan iuran.
“Untuk rumah tangga perlu aturan yang lebih tegas, cantolannya harus jelas, apakah ke PDAM atau yang lain. Kita perlu koordinasi dulu,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa DLHK baru pada tahap menyampaikan informasi bahwa Perda telah mengatur retribusi kebersihan. Namun mekanisme pemungutan belum dilakukan.
“Surat edaran kemarin sifatnya pemberitahuan, bukan mewajibkan rumah tangga atau dunia usaha membayar retribusi,” tegasnya.
Perubahan Perda direncanakan dilakukan tahun ini, termasuk memperjelas kategori skala dan mekanisme pungutan.
Meski demikian, DLHK saat ini fokus mengumpulkan data pelaku usaha untuk memahami potensi penerimaan. Irawan menilai dunia usaha dan UMKM di Kukar berkembang sangat pesat, sehingga memiliki potensi besar meningkatkan PAD.
Pihaknya memang mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024, namun tetap harus memaksimalkan potensi yang nyata terlebih dahulu sebelum berbicara tentang pungutan ke rumah tangga. Ia memastikan bahwa sosialisasi akan dilakukan setelah perubahan Perda selesai.
“Jika Perda sudah diperjelas, tentu akan kami sosialisasikan. Mekanisme dan polanya harus sesuai regulasi dan perangkat yang ada,” tutupnya. (ltf/fdl)
