Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Kamis, 11 Juli 2024 - 19:08 WIB

Finalisasi APBD 2023 Siap Dilaksanakan DPRD Kutim

David Rante - Anggota DPRD Kutai Timur

David Rante - Anggota DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang juga selaku ketua Pansus Raperda APBD Tahun 2023, David Rante, menjelaskan bahwa finalisasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 akan dilaksanakan Kamis (11/7/2024).

Hal tersebut disampaikan David usai Rapat yang dihadiri oleh  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Di Ruang Hearing DPRD Kutim, Bukit Pelangi Rabu, 10 Juli 2024.

“Kita besok rencana finalisasi karena memang ada yang kita minta untuk disinkronkan,” ungkap David. “Kita minta tiap OPD kembali menerangkan untuk mensinkronkan itu. Besok kita finalisasi di jam 10 pagi dan kita paripurnakan di pukul 2 siang,” jelasnya saat ditemui rekan media usai rapat di ruang Hearing DPRD Kutim, Rabu 11/06/2024.

Baca Juga :  25 Rancangan Perda Masuk di Propemperda, Bapemperda DPRD Kukar Targetkan Selesai 100 Persen Disahkan 2023

Menurut David, finalisasi ini sangat penting karena tanpa itu, pembahasan APBD perubahan tidak bisa dilaksanakan.

“Kalau ini tidak kita laksanakan, maka untuk bahasan APBD perubahan tidak bisa kita laksanakan. Prosesi yang sudah disiapkan oleh Permendagri ini sudah molor, seharusnya dilaksanakan bulan Juni,” jelasnya.

David menjelaskan bahwa bulan Juni adalah waktu yang ideal untuk realisasi dan prognosis APBD yang kemudian disampaikan ke DPRD.

“Karena di bulan Juni itulah dilaksanakan realisasi dan prognosis untuk disampaikan ke DPRD. Setelah itu dilakukan penyampaian nota pengantar. Yang pertama itu adalah APBD 2025, setelah disampaikan itulah baru perubahan 2024,” terangnya.

Lebih lanjut, David menekankan pentingnya kehadiran pejabat yang relevan dalam finalisasi ini.

Baca Juga :  Usai Dilantik DPRD Kutim Fokus Bahas Tata Tertib dan Pembentukan Fraksi

“Yang harus hadir dalam kegiatan finalisasi minimal sekretaris, tapi yang menjadi leading sector-nya adalah BPKAD kalau soal keuangan. Jadi harus jelas itu, jangan dicampur-campur,” tegasnya.

Pihaknya juga menyatakan bahwa keterlambatan dalam proses ini bisa berdampak serius pada kelancaran administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

“Kalau kita terus molor, maka seluruh proses pengelolaan keuangan kita akan terganggu. Ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Pertemuan finalisasi yang direncanakan besok ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang solid dan tepat waktu, sehingga tidak menghambat proses selanjutnya.

“Saya harap besok kita bisa menyelesaikan semua dengan baik dan tepat waktu, agar kita bisa melanjutkan pembahasan perubahan APBD tahun 2024 tanpa kendala,” harapnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Kepemimpinan Edi Damansyah Antar Kukar Hapus Kemiskinan Ekstrem dan Turunkan Angka Stunting Tertinggi di Kaltim

Advertorial

Asisten III Setkab Kukar Menerima Kunker Pemerintah Kota Bontang

Advertorial

Pemkab Kukar Raih Juara 3 di Pegelaran TTG Tingat X Kaltim

Advertorial

Sekda Kukar Hadiri FGD KAK Bahas Isu Strategis Terkait IKN Bersama Stafsus Presiden

Advertorial

Ramadhani Cup II Kembali Digelar, Fokus Membangun Generasi Muda Lewat Sepak Bola

Pemerintah

Wabup Rendi Solihin Serahkan Handsprayer untuk Petani di Kecamatan Samboja

Infrastruktur

Gubernur Isran Noor Dorong Perusahaan Membantu Bangun Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Sekitar Wilayah Operasi

Advertorial

Ketua DPRD Kukar Sementara Mendorong Pengembangan Sektor Pariwisata