Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Kamis, 11 Juli 2024 - 19:08 WIB

Finalisasi APBD 2023 Siap Dilaksanakan DPRD Kutim

David Rante - Anggota DPRD Kutai Timur

David Rante - Anggota DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang juga selaku ketua Pansus Raperda APBD Tahun 2023, David Rante, menjelaskan bahwa finalisasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 akan dilaksanakan Kamis (11/7/2024).

Hal tersebut disampaikan David usai Rapat yang dihadiri oleh  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Di Ruang Hearing DPRD Kutim, Bukit Pelangi Rabu, 10 Juli 2024.

“Kita besok rencana finalisasi karena memang ada yang kita minta untuk disinkronkan,” ungkap David. “Kita minta tiap OPD kembali menerangkan untuk mensinkronkan itu. Besok kita finalisasi di jam 10 pagi dan kita paripurnakan di pukul 2 siang,” jelasnya saat ditemui rekan media usai rapat di ruang Hearing DPRD Kutim, Rabu 11/06/2024.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kukar Dukung Pasar Ramadan yang Dipusatkan di Kawasan Tangga Arung Square

Menurut David, finalisasi ini sangat penting karena tanpa itu, pembahasan APBD perubahan tidak bisa dilaksanakan.

“Kalau ini tidak kita laksanakan, maka untuk bahasan APBD perubahan tidak bisa kita laksanakan. Prosesi yang sudah disiapkan oleh Permendagri ini sudah molor, seharusnya dilaksanakan bulan Juni,” jelasnya.

David menjelaskan bahwa bulan Juni adalah waktu yang ideal untuk realisasi dan prognosis APBD yang kemudian disampaikan ke DPRD.

“Karena di bulan Juni itulah dilaksanakan realisasi dan prognosis untuk disampaikan ke DPRD. Setelah itu dilakukan penyampaian nota pengantar. Yang pertama itu adalah APBD 2025, setelah disampaikan itulah baru perubahan 2024,” terangnya.

Lebih lanjut, David menekankan pentingnya kehadiran pejabat yang relevan dalam finalisasi ini.

Baca Juga :  Pemkab Kukar Salah Satu Daerah yang Mendapat Nilai Predikat Lebih Tinggi pada SAKIP

“Yang harus hadir dalam kegiatan finalisasi minimal sekretaris, tapi yang menjadi leading sector-nya adalah BPKAD kalau soal keuangan. Jadi harus jelas itu, jangan dicampur-campur,” tegasnya.

Pihaknya juga menyatakan bahwa keterlambatan dalam proses ini bisa berdampak serius pada kelancaran administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

“Kalau kita terus molor, maka seluruh proses pengelolaan keuangan kita akan terganggu. Ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Pertemuan finalisasi yang direncanakan besok ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang solid dan tepat waktu, sehingga tidak menghambat proses selanjutnya.

“Saya harap besok kita bisa menyelesaikan semua dengan baik dan tepat waktu, agar kita bisa melanjutkan pembahasan perubahan APBD tahun 2024 tanpa kendala,” harapnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Komitmen Pemkab Kukar di Bidang Kesehatan, Bupati Ingin Puskesmas Jadi Ujung Tombak Pelayanan bagi Masyarakat

Advertorial

Ketua DPRD Kutim Sebut Perda Penanganan HIV dan Aids Genting Untuk Dirampungkan

Advertorial

Bupati Edi Damansyah Apresiasi Kinerja Baznas Kukar

Advertorial

Kepala Dispora Kukar Buka Bupati Cup Mini Soccer antar OPD

Advertorial

SDN 019 Tenggarong Terapkan Kurikulum Merdeka Belajar Bagi Siswa

Pemerintah

DPRD Kukar Tekankan Tidak Boleh Ada Proyek Mangkrak, Minta Pemkab Tuntaskan Secara Bertahap

Advertorial

Anggota DPRD Pastikan Pembangunan Kawasan Kukar yang Masuk Delineasi IKN Masih Tetap Dilakukan

Advertorial

Bupati Kukar Buka Festival Kreatif Pemuda Ramadan 2024