KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar kick off meeting penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna BAPPEDA Kukar, pada Senin (12/01/2026).
Kegiatan ini menjadi tahapan awal dalam menyusun arah pembangunan daerah Kukar untuk tahun 2027.Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa kick off meeting tersebut telah berhasil dilaksanakan dan menjadi landasan penting dalam proses penyelesaian RKPD 2027.\
Ia menyebutkan, sejumlah arahan strategis dari Bupati Kukar telah disampaikan kepada seluruh perangkat daerah.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan kick off untuk penyelesaian RKPD 2027. Tadi di antara yang sudah saya sampaikan sesuai dengan arahan Pak Bupati, ada beberapa kebijakan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2027,” ujarnya.
Penyesuaian tersebut, lanjutnya, berkaitan erat dengan upaya efisiensi anggaran, koreksi terhadap APBD, serta penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang wajib didukung oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah memberikan respons yang positif terhadap kebijakan dan arah penyusunan RKPD yang disampaikan. Ia optimistis tahapan lanjutan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“InsyaAllah dalam tahapan selanjutnya, setelah ini akan ada musrenbang di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, termasuk tingkat kabupaten, yang mudah-mudahan bisa selesai di bulan Februari mendatang,” jelasnya.
Dalam kick off meeting tersebut, juga disepakati adanya perubahan skenario pelibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan RKPD.
Salah satunya melalui pengelompokan forum perangkat daerah berdasarkan rumpun urusan agar pelaksanaannya lebih efektif dan fokus.
“Forum RKPD perangkat daerah kita upayakan supaya lebih efektif dengan dikelompokkan berdasarkan rumpun urusan, dan nantinya dilaksanakan di bawah koordinasi masing-masing asisten,” ungkapnya.
Ia merinci, Asisten I akan membawahi urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Asisten II bidang pembangunan, serta Asisten III urusan kepegawaian dan keuangan.
Skema ini diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antar-OPD yang memiliki irisan program dan kegiatan.
Selain itu, tantangan lain yang menjadi perhatian adalah memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di masing-masing rumpun urusan.
Ia pun mencontohkan keterlibatan forum anak, forum Dewan Pendidikan, hingga forum TGSP yang perlu diakomodir secara tepat.
“Kita minta tolong kepada Bappeda untuk memetakan stakeholder tersebut, sehingga format RKPD yang disusun oleh masing-masing asisten bisa langsung sesuai dengan apa yang seharusnya,” pungkasnya. (ltf/fdl)
