Home / Bisnis / Ekonomi / Finansial / Pemerintah

Selasa, 28 April 2026 - 18:07 WIB

Bupati Kukar Ancam Ganti Manajemen BUMD Tak Sehat

Aulia Rahman Basri - Bupati Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

Aulia Rahman Basri - Bupati Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan komitmennya dalam membenahi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini disampaikannya usai melakukan evaluasi terhadap sejumlah BUMD di lingkungan Pemkab Kukar, pada Selasa (28/04/2026).

Menurutnya, keberadaan BUMD memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pengelolaan yang profesional dan efisien menjadi kunci agar perusahaan daerah dapat memberikan kontribusi optimal.

“Seluruh BUMD ini kita harapkan menjadi tulang punggung untuk pendapatan asli daerah, sehingga pengelolaannya harus benar-benar kita awasi dengan ketat,” ujarnya.

Dalam evaluasi yang dilakukan, ia menemukan adanya BUMD yang dinilai belum sehat dari sisi keuangan. Ia menyoroti tingginya belanja operasional dan pegawai yang mencapai hampir 70 persen dari total pendapatan perusahaan.

Baca Juga :  Mahasiswa KKN Institut Teknologi Kalimantan Membantu Pemberdayaan Wisata Hutan Meranti di Balikpapan

“Kalau belanja operasional dan pegawainya sudah hampir 70 persen dari pendapatan, tentu ini tidak sehat dan harus segera kita evaluasi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, BUMD yang sehat seharusnya mampu membagi struktur keuangan secara proporsional. Komposisi ideal yang diharapkan yakni 30 persen untuk operasional dan pegawai, 30 persen untuk kontribusi PAD, serta 30 persen untuk investasi.

Menurutnya, porsi investasi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan usaha. Tanpa adanya investasi baru, BUMD akan sulit berkembang dan berpotensi stagnan dalam jangka panjang.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman Dukung Pemekaran DOB Sangkulirang

“Kalau tidak ada investasi baru, maka yakin dan percaya BUMD itu tidak akan tumbuh,” katanya.

Pemkab Kukar saat ini sedang memperketat pengawasan terhadap seluruh BUMD. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada laporan keuangan, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan dan kinerja manajemen.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentoleransi pengelolaan BUMD yang tidak efisien. Belanja operasional yang terlalu tinggi tanpa hasil signifikan dinilai merugikan daerah.

“Kalau terkesan hanya untuk memperkaya dan memperenak jajaran saja, itu segera kita cut loss dan kita ganti dengan yang lebih mau bekerja untuk daerahnya,” pungkasnya. (ltf/fdl)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Kekraf Tenggarong Seberang Terus Gali Potensi Ekonomi Kreatif

Olahraga dan Kesehatan

Pasca Dugaan Keracunan MBG di Sebulu, Penanganan dan Evaluasi Dilakukan SPPG dan Dinas Kesehatan Kukar

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Ungkap Kekecewaannya Terkait Janji Pertamina yang Tidak Direalisasikan

Advertorial

Pemenang Run Street Ramadan Kukar Idaman Cup 2025 Akan Tergabung di PASI KONI Kukar

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Kukar Berkomitmen Kawal Aspirasi Masyarakat

Advertorial

Sangasanga Juara Umum Lomba BKPAKSI Kukar

Pemerintah

Wabup Rendi Solihin Prihatin Maraknya Peristiwa Laka Air di Kukar

Advertorial

Pemkab dan DPRD Kutim Sepakati Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan