KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ratusan massa dari berbagai organisasi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar),pada Senin (4/5/2026). Aksi tersebut menjadi sorotan karena tidak hanya memuat tuntutan kebijakan, tetapi juga menyentuh isu kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Massa yang tergabung dalam aliansi ormas datang untuk menyampaikan sembilan tuntutan yang dinilai mewakili keresahan masyarakat. Aksi berlangsung dinamis dan sempat memanas, namun tetap terkendali dengan pengawalan aparat keamanan.
Perwakilan aliansi aksi, Hebby Nurlan Arafat, menyampaikan bahwa salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap kebijakan penertiban di kawasan Tahura Bukit Soeharto.
“Kami menolak keras setiap kebijakan penertiban di Tahura Bukit Soeharto yang berpotensi menggusur masyarakat tanpa solusi yang adil dan manusiawi,” tegasnya.
Selain itu, massa juga mengecam sikap pimpinan DPRD yang dinilai memicu kegaduhan publik. Mereka mendesak agar DPRD kembali pada fungsi utamanya sebagai representasi rakyat dan menjaga netralitas lembaga.
Isu penggunaan fasilitas DPRD untuk kegiatan organisasi luar daerah turut menjadi perhatian. Massa menilai hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mencederai prinsip netralitas lembaga.
“Kami juga mengecam dan menuntut penjelasan resmi atas penggunaan aula DPRD oleh Ketua DPRD untuk kegiatan organisasi luar daerah,” lanjutnya.
Dalam tuntutan lainnya, massa menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena dinilai dapat melemahkan kedaulatan rakyat. Mereka menegaskan pentingnya menjaga sistem demokrasi yang memberi ruang bagi partisipasi langsung masyarakat.
Transparansi pengelolaan APBD 2026 juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Massa mendesak DPRD untuk membuka informasi anggaran secara menyeluruh dan mengambil langkah konkret dalam mengatasi potensi defisit.
Selain itu, massa menilai adanya pernyataan yang dianggap menyinggung nilai keagamaan, khususnya terkait fungsi masjid. Hal ini dinilai mencederai nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Kukar.
Puncaknya, massa mendesak Badan Kehormatan DPRD untuk merekomendasikan pergantian antar waktu terhadap Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, serta meminta yang bersangkutan mengundurkan diri demi menjaga maruah lembaga.
“Karena pada intinya kami menginginkan Ahmad Yani yang menjabat selaku Ketua DPRD Kukar untuk mundur,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, menyatakan pihaknya telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi.
Ia menegaskan DPRD akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku.
“Dan kami sebagai lembaga DPRD Kukar tentunya akan menyampaikan menindaklanjuti kepada pihak-pihak yang terkait berkaitan dengan ini,” pungkasnya. (ltf/fdl)
