KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengakui ketergantungan pendapatan daerah terhadap sektor batu bara masih cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar bersumber dari tiga komponen utama, yakni transfer keuangan dari pemerintah pusat, transfer keuangan dari pemerintah provinsi, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, salah satu komponen terbesar dalam transfer pemerintah pusat adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Dari total DBH yang diterima Kukar, sekitar 80 persen masih bergantung pada sektor pertambangan batu bara.
“Ketika kita bicara transfer keuangan pusat, komponennya ada beberapa, salah satunya dana bagi hasil. Nah, harus kita akui hari ini sekitar 80 persen dana bagi hasil kita bergantung dari sektor batu bara,” ujar Aulia Rahman Basri beberapa waktu yang lalu.
Ia menjelaskan, mekanisme perhitungan DBH batu bara berbeda dengan sektor minyak dan gas bumi. Pada sektor batu bara, penerimaan daerah berasal dari royalti yang dihitung berdasarkan volume penjualan hasil produksi perusahaan.
“Kalau migas itu ada komponen cost recovery, sementara kalau batu bara kita bicara royalti. Royalti ini sangat tergantung dari metrik ton penjualan badan usaha tersebut,” katanya.
Aulia mengatakan, ketika pemerintah pusat menurunkan RKAB perusahaan tambang, maka produksi batu bara otomatis ikut berkurang. Penurunan produksi tersebut akan berdampak pada volume penjualan yang menjadi dasar perhitungan royalti.
“Nah, ketika RKAB ini diturunkan, produksi batu bara diturunkan, artinya penjualannya pasti turun. Tentunya ini akan memengaruhi royalti kita,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa penurunan royalti akan berdampak langsung terhadap besaran DBH yang diterima pemerintah daerah. Dengan demikian, ruang fiskal daerah juga berpotensi mengalami tekanan.
Namun, Aulia memastikan Pemkab Kukar belum melakukan revisi terhadap target dalam RPJMD Kukar Idaman Terbaik. Pemerintah masih terus memantau perkembangan kondisi fiskal sebelum mengambil langkah penyesuaian.
“Sampai hari ini kita belum merevisi RPJMD kita terkait target capaian Kukar Idaman Terbaik. Kita masih memonitor situasi dan kondisi, meskipun pelaksanaan program pada tahun 2026 ini beberapa target sasaran kita turunkan dari yang sudah tercantum di RPJMD,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sejak awal penyusunan program Kukar Idaman Terbaik, pemerintah daerah mengasumsikan kemampuan APBD berada di kisaran Rp9 triliun. Namun, pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada APBD, melainkan juga melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kami juga berusaha membangun komunikasi dengan pihak-pihak lain agar manfaat program Kukar Idaman Terbaik tetap bisa dirasakan oleh masyarakat, meskipun kondisi fiskal mengalami tantangan,” pungkasnya. (ltf/fdl)
