KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Persoalan penyerapan tenaga kerja lokal menjadi salah satu isu utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) bersama sejumlah perusahaan tambang dan perwakilan masyarakat Tenggarong Seberang, pada Rabu (22/7/2026).
Dalam forum tersebut, PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) menegaskan komitmennya mengutamakan warga ring satu dalam proses rekrutmen, sementara perwakilan masyarakat menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan di lapangan.
HRD PT MSJ, Fadli Dodi, mengatakan perusahaan selama ini menerapkan mekanisme rekrutmen melalui koordinasi dengan pemerintah desa. Seluruh calon tenaga kerja yang diusulkan terlebih dahulu diverifikasi berdasarkan domisili, identitas, hingga rekomendasi resmi dari pemerintah desa.
Menurutnya, tudingan bahwa perusahaan lebih banyak menerima pekerja dari luar daerah tidak sesuai dengan mekanisme yang dijalankan. Ia memastikan proses seleksi selalu memprioritaskan masyarakat di wilayah ring satu sebelum membuka peluang bagi pelamar dari luar.
“Kami pastikan proses rekrutmen selalu berkiblat kepada masyarakat ring satu. Verifikasi dilakukan bersama pemerintah desa, mulai dari domisili, KTP hingga rekomendasi desa. Itu menjadi dasar dalam penerimaan tenaga kerja,” ujarnya.
Fadli mengungkapkan, saat ini sekitar 85 persen tenaga kerja di PT MSJ berasal dari desa-desa ring satu, di antaranya Desa Bukit Pariaman, Separi Kampung, Mahakam, dan Dusun Berambai. Selain itu, perusahaan juga memiliki program pelatihan internal serta berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja lokal.
Ia mengatakan, perusahaan terbuka terhadap berbagai masukan yang muncul dalam RDP, termasuk rencana peninjauan lapangan oleh DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD). Seluruh hasil pembahasan akan disampaikan kepada manajemen sebagai bahan evaluasi, termasuk terkait usulan pembangunan embung bagi masyarakat.
Di sisi lain, Perwakilan sekaligus Pemerhati Masyarakat Desa Separi Kampung, Abidinsyah, menyampaikan bahwa persoalan utama yang dirasakan warga adalah minimnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, meskipun mereka tinggal di wilayah yang terdampak langsung aktivitas pertambangan.
Menurutnya, perusahaan memang kerap beralasan keterbatasan kompetensi tenaga kerja lokal sebagai penyebab masih masuknya pekerja dari luar daerah. Namun, ia menilai kondisi tersebut seharusnya diantisipasi melalui program pelatihan yang diselenggarakan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Abidinsyah juga mempertanyakan klaim perusahaan mengenai dominasi pekerja lokal. Ia mengaku belum pernah memperoleh data resmi terkait komposisi tenaga kerja, namun berdasarkan pengamatan masyarakat, angka tersebut dinilai belum mencapai 85 persen sebagaimana disampaikan pihak perusahaan.
Selain persoalan tenaga kerja, masyarakat juga menyoroti dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan. Warga berharap perusahaan tidak hanya berfokus pada kegiatan operasional, tetapi juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan agar memiliki bekal ekonomi ketika aktivitas tambang berakhir.
“Harapan kami sederhana, masyarakat dibekali keterampilan melalui program CSR perusahaan. Dengan begitu mereka punya kompetensi untuk bekerja, bahkan ketika tambang sudah selesai beroperasi mereka tetap memiliki kemampuan untuk mandiri,” pungkasnya. (ltf/fdl)
