KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanggulangan Dampak Kekeringan serta Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di wilayah Kabupaten Kukar, yang berlangsung di Command Center Diskominfo Kukar, Rabu (26/08/2026).
Rapat dipimpin Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), camat, kapolsek, danramil, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Aulia mengatakan, rapat tersebut dilakukan untuk menyatukan langkah seluruh unsur dalam penanganan karhutla, baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang.
Dalam jangka pendek, pemerintah akan membentuk pos terpadu secara berjenjang mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
“Dalam jangka pendek kita akan membuat pos terpadu mulai dari tingkat kelurahan dan desa, kemudian tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten,” katanya.
Selain membentuk pos terpadu, pemerintah juga akan memenuhi kebutuhan mendesak petugas di lapangan, terutama logistik dan berbagai kebutuhan pendukung penanganan kebakaran.
Aulia juga menekankan pentingnya memberikan apresiasi kepada petugas yang berada di lapangan. Menurutnya, personel dari berbagai unsur telah bekerja keras dalam melakukan pemadaman, sehingga upaya tersebut perlu diketahui masyarakat.
Ia menyebut dalam rapat telah disepakati setiap proses penanganan api di lapangan akan dipublikasikan melalui media sosial sebagai bentuk penghargaan terhadap petugas.
“Kita sudah sepakati juga bahwa setiap penanganan-penanganan api di lapangan, kita akan mem-publish di media sosial sebagai bentuk penghargaan kita kepada teman-teman yang sudah bekerja di lapangan,” ujarnya.
Aulia juga meminta dukungan media untuk memberitakan proses penanganan karhutla secara positif dan berimbang agar masyarakat mengetahui upaya yang telah dilakukan pemerintah bersama unsur terkait.
Selain langkah teknis, Aulia mengimbau masyarakat untuk melaksanakan salat istisqa sebagai bentuk ikhtiar agar hujan segera turun.
Menurutnya, berdasarkan informasi dari BPBD, kemarau panjang diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober, bahkan berpotensi berlanjut sampai November dan akhir tahun.
Ia memastikan seluruh unsur Forkopimda Kukar solid dalam menghadapi kondisi tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, DPRD, dan unsur terkait menjadi modal penting dalam penanganan karhutla.
Aulia juga mengungkapkan, berdasarkan pemantauan citra satelit terdapat sekitar 140 titik aktif yang terpantau di wilayah Kukar. Namun, angka tersebut berbeda dengan hasil monitoring di lapangan yang dilakukan pemerintah kecamatan.
Berdasarkan laporan dari kecamatan, titik yang terkonfirmasi di lapangan diperkirakan tidak lebih dari 50 titik. Beberapa di antaranya memiliki kobaran api yang cukup besar sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut
Pemkab Kukar juga telah memetakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung proses penanganan. Selain mengerahkan sumber daya pemerintah, Pemkab Kukar akan menghimpun dukungan dari badan usaha yang beroperasi di wilayah Kukar.
Menurut Aulia, perusahaan perkebunan maupun pertambangan umumnya memiliki unit pemadam kebakaran yang dapat dimanfaatkan untuk membantu penanganan karhutla.
Sementara itu, Pembina Utama Madya BPBD Kukar, Sunggono, mengatakan penanganan karhutla di Kukar telah diantisipasi jauh sebelum kejadian kebakaran terjadi.
Menurutnya, pemerintah telah melakukan langkah mitigasi untuk menghadapi dampak kemarau dan cuaca ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino.
Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui surat edaran Bupati Kukar yang diterbitkan sekitar Juni lalu. Surat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengingatkan masyarakat dan perangkat daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca ekstrem.
Sunggono menegaskan, mitigasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada karhutla, tetapi juga dampak kekeringan.
Salah satunya dengan memberikan dukungan pasokan air ke sejumlah persawahan masyarakat yang mengalami kekeringan. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah ancaman gagal panen.
“Di antara ukurannya adalah bahwa beberapa persawahan masyarakat kita yang selama ini kekeringan bisa kita support airnya, bisa kita penuhi kebutuhannya sehingga ancaman gagal panen itu bisa kita hindari,” ungkapnya.
Sunggono mengatakan, langkah mitigasi tersebut terus diperkuat seiring meningkatnya kejadian karhutla. Beberapa hari sebelum rapat koordinasi tingkat kabupaten, dirinya juga telah memimpin rapat bersama para camat yang wilayahnya terdampak karhutla.
Rapat tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh wilayah memiliki pola gerak dan penanganan yang sama.
Ia juga mengapresiasi dukungan seluruh unsur Forkopimda dalam penanganan karhutla. Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat dari seluruh unsur untuk meminimalisir dampak kebakaran.
Sunggono menyebut sebagian besar wilayah kecamatan di Kukar telah mengalami dampak kebakaran.
Dari 20 kecamatan yang ada di Kukar, berdasarkan data BPBD hanya sekitar lima kecamatan yang belum terdeteksi memiliki hotspot berdasarkan data BMKG.
Namun, ia mengingatkan bahwa data hotspot dari satelit tidak selalu menggambarkan kondisi secara langsung di lapangan. Kebakaran yang terjadi di suatu wilayah belum tentu langsung terdeteksi sebagai hotspot.
Menurutnya, titik panas biasanya lebih terlihat ketika suhu udara meningkat pada siang hari.
“Kalau pagi, hotspot-nya nggak ada, hijau, cuma bagus. Semakin siang, semakin udara memanas, kemudian kecenderungannya hotspot-nya sudah muncul,” jelasnya.
Untuk wilayah lain, ia mengatakan para camat telah diminta responsif dalam melakukan penanganan. Salah satu langkah yang harus segera dilakukan adalah membentuk posko penanganan di masing-masing wilayah.
Posko tersebut akan berada di kantor camat dan terhubung dengan posko antar desa. Sementara posko tingkat kabupaten telah lebih dahulu berjalan.
Sunggono menyebut beberapa wilayah yang saat ini menjadi perhatian karena kebakaran berlangsung cukup lama, di antaranya Kecamatan Sanga-Sanga, khususnya Kelurahan Pendingin.
Selain itu, laporan kebakaran juga diterima dari Kecamatan Muara Badak dan Samboja.
BPBD Kukar juga telah memiliki grup koordinasi untuk memantau kondisi kebakaran di masing-masing wilayah. Ke depan, koordinasi tersebut akan diperkuat dengan melibatkan unsur Forkopimda.
“Yang lama volumenya berlangsung kebakarannya sampai hari ini kan Sanga-Sanga, di Kelurahan Pendingin. Kemudian malam tadi saya monitor juga di Muara Badak, tadi memang saya tanyakan di Muara Badak ada, kemudian juga di Samboja,” katanya.
Terkait status siaga bencana, Sunggono menjelaskan bahwa penetapan status tersebut berkaitan dengan kebutuhan dukungan pembiayaan maupun bantuan dari pihak lain.
Ia menyebut Kukar tidak perlu menetapkan status tersebut secara terpisah apabila kondisi yang dihadapi telah masuk dalam status yang ditetapkan secara nasional.
Sementara mengenai anggaran, Sunggono menjelaskan Pemkab Kukar tidak memiliki satu pos khusus dengan nomenklatur penanganan karhutla.
Anggaran kebencanaan tersebar di sejumlah perangkat daerah, di antaranya BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Ketahanan Pangan.
“Status siaga bencana itu dibutuhkan kalau memang kita perlu support pembiayaan, dukungan dari pihak lain, termasuk dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (ltf/fdl)
