KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar segera menyelesaikan proses administrasi terkait insentif guru.
Hal ini menyusul adanya laporan dari sejumlah guru mengenai insentif yang belum dapat diterima karena regulasi teknis yang belum rampung.
Ahmad Yani mengatakan, pihaknya menerima informasi dari sejumlah masyarakat, khususnya kalangan guru, terkait persoalan tersebut. Ia meminta Pemkab Kukar segera menindaklanjuti regulasi yang diperlukan agar penyaluran insentif dapat dilakukan kepada guru yang berhak.
Menurutnya, keberadaan aturan menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan insentif guru dapat segera diproses. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak menunda penyelesaian regulasi apabila memang masih terdapat aturan yang belum diterbitkan.
“Guru-guru kita yang melaporkan bahwa sebenarnya terkait Perbup yang belum turun. Kita minta kepada pemerintah kabupaten supaya itu secepatnya dilakukan kalau belum,” katanya pada Kamis (24/9/2026).
Dari sisi penganggaran, Ahmad Yani memastikan DPRD Kukar mendukung pemenuhan kebutuhan anggaran pendidikan.
Ia menyebut anggaran untuk sektor pendidikan telah dialokasikan secara penuh sesuai ketentuan, termasuk untuk kebutuhan yang berkaitan dengan tenaga pendidik.
Ia menegaskan, DPRD akan mengakomodasi kebutuhan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, persoalan penganggaran dinilai bukan menjadi hambatan dalam pemenuhan hak guru.
“Kalau melalui anggaran kita pastikan DPRD akan menganggarkan full sesuai dengan permintaan pemerintah kabupaten. Saat ini untuk anggaran Dinas Pendidikan kita full-kan 20 persen, jadi tidak ada masalah terkait insentif guru,” ujarnya.
Sementara itu, Ahmad Yani menjelaskan bahwa proses pencairan insentif berada pada ranah eksekutif, khususnya perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaannya.
DPRD dalam hal ini menjalankan fungsi penganggaran dan memastikan kebutuhan yang diajukan pemerintah daerah dapat terakomodasi.
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar memastikan proses administrasi dan pencairan berjalan sesuai ketentuan. Insentif yang telah dianggarkan diharapkan dapat benar-benar diterima oleh guru yang memenuhi persyaratan.
“Peran Dinas Pendidikan, kita pastikan kalau proses pencairan itu ranahnya eksekutif. Tapi kalau penganggaran kebutuhan, kita pastikan menjamin semuanya ter-cover, termasuk PPPK semuanya,” jelasnya.
Ahmad Yani juga menyinggung anggaran sekitar Rp136 miliar yang sebelumnya disampaikan pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan kebutuhan PPPK.
Menurutnya, tenaga guru juga termasuk dalam komponen yang harus diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.
Ia menilai ketersediaan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan PPPK, termasuk guru, dapat terakomodasi. Karena itu, ia meminta tidak ada kekhawatiran berlebihan terkait sisi penganggaran.
“Anggaran yang dikirim oleh pemerintah pusat Rp136 miliar itu sebenarnya bagaimana membiayai semua PPPK, yang sebenarnya guru-guru juga ada di dalamnya,” tutupnya. (ltf/fdl/adv)
