KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengembangkan program Kukar Siap Kerja untuk memperkecil kesenjangan kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri.
Program tersebut diarahkan agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja sehingga peserta dapat langsung terserap setelah menyelesaikan pelatihan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, Kukar Siap Kerja dirancang untuk mempertemukan kebutuhan pemberi kerja dengan kompetensi para pencari kerja. Sebab, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri dengan kemampuan yang dimiliki pencari kerja.
“Jadi begini, kita punya program yang namanya Kukar Siap Kerja. Kukar Siap Kerja itu konsepnya adalah mendekatkan gap antara pemberi kerja dengan pencari kerja,”
Kata Aulia Rahman Basri beberapa waktu yang lalu.
Menurut Aulia, pemerintah daerah kemudian menggandeng SKK Migas untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari kontraktor kontrak kerja sama (K3S) sektor migas.
Pelatihan tersebut diarahkan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia di dunia industri. Pemkab Kukar juga menargetkan pemuda dan pemudi dari kelompok desil 1 hingga desil 5 untuk mengikuti pelatihan.
Peserta yang dipilih nantinya akan mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan pemberi kerja sehingga memiliki peluang lebih besar untuk langsung mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan.
“Harapan kita dan pelatihan kita ini sudah terkonek dengan para pemberi kerja sehingga pada saat mereka selesai pelatihan itu langsung diserap. Diserap oleh industri atau para pemberi kerja,” ucapnya.
Aulia menyebut, sejauh ini terdapat tiga jenis pelatihan yang telah ditetapkan dalam program tersebut. Ketiganya yakni operator loader, welder atau tenaga pengelasan, serta operator alat berat lainnya termasuk pengemudi.
Program Kukar Siap Kerja disebut telah memberikan hasil dengan jumlah tenaga kerja yang terserap hampir mencapai 600 orang. Pemerintah daerah menilai pola pelatihan yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri memberikan manfaat bagi masyarakat karena peserta tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga diarahkan menuju dunia kerja.
Namun, Aulia mengatakan masih terdapat hal yang perlu dievaluasi, terutama terkait standar kompetensi dan biaya pelatihan. Salah satunya pada pelatihan welder 4G yang membutuhkan biaya cukup besar, sementara kebutuhan industri di Kukar tidak seluruhnya memerlukan sertifikasi pada tingkatan tersebut.
“Welder kita ini welder 4G. Welder 4G itu pembiayanya Rp150 juta per kepala. Nah sementara dunia kerja kita hari ini seperti yang ada di tempat kita di Kukar itu galangan kapal dan lain sebagainya, itu tidak sampai 4G kebutuhannya,” jelasnya.
Saat ini, Pemkab Kukar baru dapat memberangkatkan sekitar 25 peserta dalam satu angkatan menggunakan anggaran yang tersedia. Program tersebut telah memasuki angkatan keempat, sementara tiga angkatan sebelumnya telah menyelesaikan pelatihan.
Aulia berharap standar pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil industri sehingga biaya yang diperlukan bisa lebih rendah dan jumlah peserta yang mengikuti program dapat diperbanyak.
Pembahasan mengenai penyesuaian tersebut menjadi salah satu hal yang dikoordinasikan Pemkab Kukar bersama SKK Migas.
“Tugas kita di pemerintah daerah adalah mencari anak-anak yang desil 1, 2, 3 sampai 5, SKK Migas yang membiayai, sehingga ini kita berharap ini bisa terkolaborasi dengan baik,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
