KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah melalui pemantauan harga kebutuhan pokok serta koordinasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemkab Kukar secara rutin memantau perkembangan harga dan kondisi perekonomian untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Aulia menjelaskan, kondisi ekonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan inflasi atau kenaikan harga, tetapi juga deflasi.
Ia mencontohkan, pada awal Februari 2026, Kukar mengalami deflasi sekitar 1,2 persen. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan terbatasnya perputaran uang di masyarakat.
“Di posisi awal bulan Februari, di tempat kita bukan terjadinya inflasi, akan tetapi terjadi deflasi sekitar 1,2 persen. Kalau deflasi artinya uang yang berputar di masyarakat sedikit,” ujarnya pada Jumat (23/10/2026).
Untuk mendorong aktivitas ekonomi, Pemkab Kukar mengambil langkah melalui pemenuhan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.
Pemerintah daerah melakukan pinjaman jangka pendek sebesar Rp820 miliar melalui Bankaltimtara untuk memenuhi kebutuhan arus kas, termasuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah.
Aulia menyebutkan, pembayaran kepada pihak ketiga diharapkan dapat membantu meningkatkan peredaran uang di masyarakat.
Dana yang diterima kemudian dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha, membayar pekerja, serta mendukung berbagai transaksi ekonomi di daerah.
“Kita pinjam uang di Bankaltimtara Rp820 miliar, kita kucurkan ke masyarakat melalui teman-teman para pihak ketiga kita. Uang itu beredar, maka kita dievaluasi oleh BPS, situasi perekonomian menjadi baik kembali,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi daerah dengan memperhatikan indikator yang tersedia. Pemantauan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan agar upaya menjaga stabilitas ekonomi dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Aulia mengungkapkan pengendalian inflasi juga dilakukan melalui koordinasi rutin TPID. Pemerintah daerah menggelar rapat setiap pekan untuk membahas perkembangan inflasi, memantau pergerakan harga, serta mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari pemantauan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Pemkab Kukar berharap, pemantauan harga dan koordinasi lintas sektor dapat membantu menjaga stabilitas perekonomian serta daya beli masyarakat.
“Kita berusaha mengendalikan harga yang ada di tempat kita,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
