KUTAI KARTANEGARA, ekposisi.com – Pembangunan wahana Waterboom di kawasan wisata Pulau Kumala, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), ditargetkan dapat dinikmati masyarakat pada libur Lebaran 2027 mendatang. Meski proses lelang telah selesai dan pemenang lelang sudah ditetapkan, proyek tersebut hingga kini belum memasuki tahap penandatanganan kontrak.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan anggaran pembangunan Waterboom sebesar Rp2,5 miliar telah tersedia melalui alokasi tahun anggaran 2026. Proses lelang pun telah dilaksanakan, sehingga tahapan selanjutnya tinggal menunggu penyelesaian administrasi kontrak agar pekerjaan dapat segera dimulai.
Ia mengaku akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sebab, proyek yang telah melalui proses lelang tersebut diharapkan tidak kembali mengalami keterlambatan.
“Harusnya kemarin, bersama Pak Bupati, kita menargetkan liburan Lebaran 2027 itu sudah bisa dinikmati. Uangnya ada, sudah dilelang dan sudah ada pemenangnya, tinggal kontrak. Kalau kontraknya belum dibuatkan, nanti saya follow up lagi ke teman-teman dinas,” ujarnya pada Jumat (30/10/2026).
Selain persoalan administrasi, Rendi mengungkapkan hasil pengecekan terhadap bangunan Waterboom juga menemukan adanya kebocoran. Meski tergolong kebocoran kecil, persoalan tersebut ternyata berdampak cukup besar karena terjadi di sejumlah bagian bangunan.
Kondisi itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum wahana tersebut difungsikan. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh agar fasilitas yang nantinya dibuka untuk masyarakat dapat digunakan dengan baik dan tidak kembali menimbulkan persoalan.
Terkait kemungkinan penambahan anggaran pada tahun berikutnya, Rendi menyebut peluang tersebut tetap ada. Namun, ia menilai perlu ada kejelasan terlebih dahulu terhadap penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan tahun ini, mengingat pekerjaan senilai Rp2,5 miliar tersebut belum memasuki tahap kontrak.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga masih perlu menentukan skema pengelolaan Waterboom setelah pembangunan dan perbaikannya selesai. Rendi menyebut terdapat beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan, mulai dari pengelolaan oleh perusahaan daerah hingga pihak pengelola Pulau Kumala.
“Kalau Waterboom, pengelolaannya bisa satu perusahaan. Harusnya pihak Perusda sudah bisa, atau pihak Pulau Kumala juga sudah bisa. Boleh juga disewakan, jadi ada beberapa opsi untuk pengelolaannya,” jelasnya.
Menurut Rendi, keberadaan Waterboom menjadi salah satu fasilitas yang diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas wisata di Pulau Kumala. Karena itu, penyelesaian pembangunan perlu dibarengi dengan kesiapan pengelolaan agar fasilitas tersebut tidak kembali terbengkalai setelah selesai dikerjakan.
Ia juga menyinggung masih adanya sejumlah bangunan dan fasilitas milik pemerintah daerah yang seharusnya sudah dapat difungsikan, tetapi belum berjalan sebagaimana mestinya. Selain Waterboom Pulau Kumala, salah satu fasilitas yang turut menjadi perhatian adalah gedung ekonomi kreatif (Ekraf).
Rendi memastikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah proyek dan bangunan tersebut. Ia bersama Bupati Kukar juga akan melihat langsung fasilitas-fasilitas yang dinilai perlu segera difungsikan agar aset daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan beberapa bangunan yang seharusnya sudah bisa difungsikan, termasuk gedung Ekraf, benar-benar bisa dimanfaatkan. Masih banyak yang harus kita benahi dan selesaikan tahun depan,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
