KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah destinasi wisata di Kukar. Langkah tersebut menyusul adanya dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap daerah.
Rendi Solihin mengungkapkan, pengelolaan destinasi wisata di Kukar perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut transparansi pemasukan dan pengelolaan pendapatan. Menurutnya, potensi wisata yang dimiliki Kukar seharusnya mampu menghasilkan PAD lebih besar apabila dikelola secara terbuka dan profesional.
Ia menilai, persoalan kebocoran PAD bukan sekadar berkaitan dengan sistem pencatatan, tetapi juga diduga sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut membuat potensi pendapatan daerah tidak sepenuhnya masuk ke kas pemerintah.
“Bocor halus tapi keliling, sudah jadi tradisi, sudah jadi culture. Jadi seperti dibiasakan dan dinormalisasi,” ungkapnyabeberapa waktu yang lalu.
Salah satu destinasi yang menjadi perhatiannya adalah Pulau Kumala dan Planetarium Jagad Raya. Rendi mempertanyakan besaran PAD yang dihasilkan kedua destinasi tersebut, mengingat fasilitas dan potensi kunjungan yang dimiliki seharusnya dapat memberikan pemasukan lebih besar.
Ia menyebutkan, berdasarkan angka yang dipertanyakannya, PAD Pulau Kumala belum mencapai Rp150 juta, sementara Planetarium Jagad Raya baru menghasilkan sekitar Rp200 juta dalam kurun waktu 10 bulan. Angka tersebut dinilai perlu diperiksa lebih jauh, termasuk kesesuaiannya dengan jumlah pengunjung dan aktivitas wisata.
Rendi menegaskan, sidak nantinya tidak hanya bertujuan melihat kondisi fasilitas, tetapi juga memeriksa secara langsung mekanisme pemungutan tiket, pencatatan pemasukan hingga pengelolaan pendapatan di masing-masing destinasi.
Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu bidang yang relatif mudah untuk diawasi karena masyarakat maupun pemerintah sama-sama dapat mengakses destinasi tersebut dengan membayar tiket masuk. Karena itu, transparansi pengelolaan menjadi hal yang harus dipastikan.
“Mudah-mudahan keresahan masyarakat sama dengan keresahan saya. Kalau sama, yuk nanti kita sama-sama sidak di setiap destinasi wisata,” tegasnya.
Rendi menilai minimnya inovasi pengembangan destinasi wisata juga berkaitan dengan lemahnya kontribusi PAD. Padahal, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk membangun dan memperbaiki berbagai fasilitas wisata. Namun, pembangunan tersebut dinilai belum diikuti peningkatan pendapatan yang sebanding.
Ia mencontohkan Pantai Tanah Merah yang menurutnya memiliki potensi pemasukan cukup besar, khususnya pada momen tertentu seperti perayaan Tahun Baru. Bahkan, ia menyebut pemasukan dari tiket masuk pada malam pergantian tahun dapat mencapai Rp150 juta hingga Rp200 juta dalam satu malam.
Rendi mengungkapkan, terdapat perubahan signifikan pada pemasukan Pantai Tanah Merah setelah dilakukan pergantian pengelola dan penguatan pengawasan, termasuk penempatan petugas penjaga malam melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Ia menyebutkan, pemasukan yang diperoleh mengalami peningkatan hampir 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya.
Meski demikian, ia meminta Inspektorat Kukar turut melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan destinasi tersebut, termasuk menelusuri mekanisme pemasukan dan pengeluaran. Sebab, fasilitas seperti gerbang, toilet hingga sarana umum lainnya dibangun menggunakan dukungan APBD maupun CSR.
Selain itu, perhatian juga diarahkan kepada Planetarium Jagad Raya yang memiliki investasi teknologi dengan masa pakai tertentu. Menurutnya, pemerintah harus memiliki perhitungan yang matang agar investasi tersebut dapat memberikan pengembalian melalui peningkatan pendapatan sebelum fasilitas teknologinya mengalami kerusakan.
Rendi berharap sidak yang direncanakan dapat menjadi langkah awal untuk membenahi tata kelola destinasi wisata di Kukar. Ia menekankan perlunya evaluasi pengelola, peningkatan promosi, inovasi pelayanan serta pengawasan yang lebih ketat agar potensi pariwisata benar-benar memberikan manfaat bagi pendapatan daerah.
“Jangan sampai lima tahun kemudian pemasukan masih segitu saja, sementara tidak ada upaya meningkatkan PAD melalui promosi maupun pembenahan struktural dalam pengelolaannya,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
