KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan fiskal menyusul proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun mendatang.
APBD Kukar 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun, lebih rendah dibandingkan kemampuan anggaran pada beberapa tahun sebelumnya.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan, penyusunan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik sebelumnya didasarkan pada asumsi kemampuan keuangan daerah dengan melihat tren APBD selama tiga tahun terakhir sebelum masa kepemimpinannya.
Pada 2023, APBD Kukar berada di kisaran Rp11 triliun. Kemudian meningkat menjadi sekitar Rp14 triliun pada 2024 dan Rp12,5 triliun pada 2025.
Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun perencanaan program dan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.
“Kukar Idaman Terbaik itu kita susun berdasarkan asumsi APBD tiga tahun terakhir sebelum kita menyampaikan visi dan misi. Saat itu, APBD kita cukup besar, sehingga menjadi dasar dalam menyusun perencanaan program pemerintahan,” ujarnya pada Jumat (6/11/2026).
Namun, setelah mulai menjalankan pemerintahan, kondisi fiskal daerah mengalami perubahan. Aulia menyebut, APBD Kukar berada di angka sekitar Rp7,9 triliun, sementara untuk tahun mendatang diproyeksikan kembali mengalami penurunan hingga kisaran Rp5,9 triliun sampai Rp6,1 triliun.
Penurunan pendapatan tersebut turut berdampak terhadap kemampuan belanja pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Kukar harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai komponen pengeluaran agar kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan prioritas pembangunan.
Aulia menjelaskan, dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat dua komponen biaya yang perlu diperhatikan, yakni fixed cost atau biaya tetap dan dynamic cost atau biaya operasional yang dapat disesuaikan. Belanja pegawai menjadi salah satu komponen biaya tetap yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Saat ini, belanja pegawai Pemkab Kukar mencapai sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Besaran kebutuhan tersebut relatif tetap meskipun kemampuan APBD mengalami penurunan.
“Kalau fixed cost itu contohnya belanja pegawai. Mau APBD berapa pun, belanja pegawainya relatif tetap. Kukar saat ini mengalokasikan sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu ASN, baik PNS maupun PPPK,” jelasnya.
Sementara itu, komponen dynamic cost mencakup berbagai kebutuhan operasional pemerintahan, seperti pembayaran listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum, serta kebutuhan lainnya yang menunjang aktivitas organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam komponen tersebut, Aulia memberikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, karena dinilai berhasil melakukan rasionalisasi belanja operasional secara signifikan.
Ia mengungkapkan, belanja operasional pemerintah daerah yang pada 2023, 2024, dan 2025 berada di kisaran Rp1,1 triliun berhasil ditekan menjadi sekitar Rp400 miliar pada 2026. Dengan demikian, terdapat penghematan anggaran sekitar Rp700 miliar dari komponen belanja operasional.
“Teman-teman TAPD yang dipimpin Pak Sekda sudah bisa merasionalkan belanja operasional kita. Dari sebelumnya sekitar Rp1,1 triliun, pada 2026 nantinya hanya sekitar Rp400 miliar. Artinya, ada penghematan kurang lebih Rp700 miliar,” tegasnya.
Menurutnya, belanja pegawai dan operasional merupakan bagian dari kebutuhan minimum fiskal yang harus dipenuhi agar organisasi pemerintahan tetap berjalan.
Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, pemerintah baru dapat mengoptimalkan anggaran untuk berbagai kebutuhan pembangunan lainnya, termasuk program prioritas Kukar Idaman Terbaik.
Situasi fiskal saat ini menuntut perubahan pola pengelolaan keuangan daerah. Jika sebelumnya pemerintah lebih banyak menghadapi tantangan dalam merealisasikan besarnya anggaran, kini tantangannya adalah meningkatkan pendapatan sekaligus memastikan setiap belanja dilakukan secara efektif dan sesuai prioritas.
“Kalau dulu uang kita melimpah, bahkan kata teman-teman, bukan isu mencari uangnya, tetapi menghabiskannya yang susah. Sekarang isu kita adalah bagaimana mencari pendapatan sebanyak-banyaknya dan bagaimana mengoptimalkan belanja sebaik-baiknya. Teman-teman TAPD sudah bisa melaksanakan fungsi ini dengan baik,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
