KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) masih dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar menjelang akhir 2026. Mulai dari penyelesaian pembangunan jalan, jembatan, hingga penanganan kawasan permukiman padat penduduk yang membutuhkan dukungan pembiayaan dalam jumlah besar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. Karena itu, Pemkab Kukar mulai mendorong sejumlah skema pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan sejumlah proyek infrastruktur tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan aktivitas masyarakat antarkecamatan.
Beberapa proyek yang menjadi prioritas di antaranya penyelesaian jalan Sebelimbingan, ruas jalan Muara Wis–Kota Bangun, serta jalan menuju Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kota Bangun Darat.
“Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan PR-PR besar kita, seperti jalan Sebelimbingan, jalan Muara Wis–Kota Bangun, jalan Ibu Kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, jalan antara Salo Cela dan Batu Batu, serta jalan Santan Ulu, Santan Ilir,” ujarnya pada Jumat (6/11/2026).
Selain itu, terdapat pula pembangunan Jembatan Sebulu yang masih menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah daerah. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus memperlancar mobilitas barang dan jasa.
Pemkab Kukar menaruh perhatian terhadap sejumlah ruas jalan lainnya, seperti jalan Salo Cela, Batu Batu serta jalan Santan Ulu, Santan Ilir. Seluruh proyek tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit agar proses penyelesaiannya dapat berjalan sesuai harapan.
Aulia mengakui, besarnya kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu tantangan dalam menuntaskan berbagai proyek tersebut. Terlebih, kondisi keuangan daerah mengharuskan pemerintah melakukan pengaturan dan mencari alternatif sumber pendanaan di luar APBD.
Karena itu, Pemkab Kukar mulai mendorong sejumlah skema pembiayaan melalui PT SMI. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis yang membutuhkan anggaran besar.
Tidak hanya infrastruktur jalan dan jembatan, persoalan penanganan kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk juga masuk dalam daftar pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Menurut Aulia, setelah dilakukan pendalaman terhadap kebutuhan penanganan kawasan rawan kebakaran, ternyata anggaran yang diperlukan cukup besar, bahkan mencapai puluhan miliar rupiah.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Kukar turut mendorong agar penanganannya dapat diakomodasi melalui skema pembiayaan SMI. Dengan begitu, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan keselamatan masyarakat bisa diperjuangkan secara bersamaan.
Ia mengungkapkan, seluruh pekerjaan tersebut membutuhkan pembiayaan cukup besar dalam proses penyelesaiannya. Termasuk penanganan kebakaran di wilayah padat penduduk yang berdasarkan perhitungan lebih lanjut membutuhkan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.
“Penanganan kebakaran di wilayah-wilayah padat penduduk ternyata setelah kita buka lebih dalam, biaya yang kita butuhkan cukup besar, puluhan miliar. Ini sudah kita dorong juga dengan skema SMI,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
