KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) masih mematangkan skema pelaksanaan program Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKIT). Salah satu mekanisme yang sedang dibahas adalah pemberian subsidi bunga pinjaman agar masyarakat dapat mengakses kredit dengan bunga nol persen.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan bahwa skema Kredit Kukar Idaman Terbaik memiliki perbedaan dibandingkan program Kredit Kukar Idaman (KKI) sebelumnya. Perubahan tersebut terutama berkaitan dengan mekanisme penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan kredit bagi masyarakat.
Menurut Aulia, pada program KKI sebelumnya, dana yang bersumber dari dividen pemerintah daerah digunakan untuk mendukung satu kali siklus perputaran kredit. Sementara dalam skema KKIT, pemerintah daerah mengupayakan mekanisme subsidi bunga pinjaman yang disalurkan melalui perbankan.
“Kalau KKI sebelumnya, metode yang digunakan adalah uang dividen kita untuk satu kali siklus putaran kredit. Sementara untuk Kredit Kukar Idaman Terbaik sekarang, harapannya pemerintah melakukan subsidi terhadap bunga pinjaman,” ungkapnya saat ditemui, pada Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, melalui skema yang sedang dirancang tersebut, masyarakat tetap mengajukan pinjaman melalui Bankaltimtara dengan ketentuan bunga yang berlaku di perbankan. Namun, beban bunga yang seharusnya dibayarkan oleh masyarakat akan ditanggung melalui subsidi pemerintah daerah.
Sebagai gambaran, apabila masyarakat meminjam dana sebesar Rp100 juta dengan asumsi suku bunga perbankan 11,5 persen per tahun, maka terdapat beban bunga sebesar Rp11,5 juta dalam setahun. Melalui skema subsidi, pemerintah daerah berupaya menanggung biaya bunga tersebut sehingga masyarakat sebagai penerima kredit tidak dibebankan bunga pinjaman.
“Dengan skema ini, misalnya masyarakat meminjam Rp100 juta dan bunga yang dikenakan oleh BPD sebesar 11,5 persen, berarti ada bunga Rp11,5 juta per tahun. Nah, bunga inilah yang ingin disubsidi pemerintah, sehingga bunga yang diterima oleh end user atau masyarakat menjadi nol persen,” terangnya.

Meski demikian, Aulia menyebutkan bahwa penerapan mekanisme subsidi bunga tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Hal ini karena skema pembiayaan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah daerah yang harus dipastikan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Pemkab Kukar saat ini masih melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pembahasan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah mekanisme subsidi bunga yang direncanakan dapat diterapkan dan diperbolehkan dari sisi regulasi.
“Ini yang masih coba kita sesuaikan, karena hitungannya uang habis. Jadi, hal ini masih kita bicarakan dengan BPK dan BPKP, apakah mekanisme seperti ini diperbolehkan atau tidak,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)









