KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penyelamatan aset daerah berupa Pelabuhan Ambarawang Laut yang hingga kini belum dapat beroperasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Urusan Perhubungan yang berkaitan dengan rencana penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kutai Sejahtera Dambaan Etam (KSDE).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Urusan Perhubungan, Eko Wulandanu, mengatakan salah satu tujuan pembahasan regulasi tersebut ialah memfasilitasi perubahan badan hukum KSDE agar dapat menerima penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk aset, bukan hanya uang.
Menurutnya, Pelabuhan Ambarawang Laut menjadi aset penting yang perlu diselamatkan karena sudah lama terbengkalai dan belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, aset tersebut dibangun menggunakan anggaran daerah dengan nilai investasi yang cukup besar.
” Penyertaan modalnya bukan dalam bentuk uang, tetapi aset, yakni Pelabuhan Ambarawang Laut. Jadi, eksekutif dan legislatif ingin menyelamatkan aset itu supaya bisa berfungsi kembali, dikelola, dan menghasilkan PAD,” ungkapnya pada Kamis (19/11/2026).
Terkait nilai aset tersebut, Eko menyebutkan belum ada hasil audit maupun penilaian ulang atau appraisal. Berdasarkan nilai awal pembangunan, pelabuhan itu diperkirakan memiliki nilai lebih dari Rp300 miliar. Namun, dengan mempertimbangkan penyusutan selama kurang lebih 15 tahun, ia memperkirakan nilainya saat ini masih berada di kisaran Rp150 miliar.
Ia menilai, besarnya nilai aset tersebut membuat pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah penyelamatan. Apalagi, terdapat tantangan regulasi akibat perkembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdampak terhadap pengaturan wilayah dan pengelolaan pelabuhan.
Eko menjelaskan, pembangunan pelabuhan pada masa pemerintahan sebelumnya sebenarnya bertujuan mendatangkan pendapatan bagi daerah. Namun, perubahan regulasi dan kondisi kewilayahan membuat pengelolaannya menghadapi kendala sehingga diperlukan payung hukum baru untuk mengoptimalkan pemanfaatannya melalui KSDE.
“Kebijakan kepala daerah sebelumnya yang niatnya baik untuk mendatangkan PAD. Hanya saja, saat ini regulasinya cukup sulit karena adanya IKN. Makanya kita ingin menyelamatkan aset ini agar bisa dimanfaatkan untuk usaha melalui KSDE,” jelasnya.
Sebelumnya, pengelolaan aset tersebut berkaitan dengan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan. Namun, menurut Eko, perusahaan tersebut belum sepenuhnya siap mengambil alih pengelolaan karena masih menghadapi kendala kelembagaan, termasuk belum adanya direktur utama setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri.
Kondisi tersebut turut memengaruhi kesiapan perusahaan dalam menyusun laporan terkait pengelolaan aset. Karena itu, DPRD Kukar memfasilitasi keinginan pemerintah daerah melalui pembentukan Pansus untuk mengawal penyusunan regulasi, meskipun Raperda tentang Urusan Perhubungan dibahas di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Eko yang dipercaya sebagai Ketua Pansus berharap pembahasan Raperda tersebut dapat berjalan sesuai tujuan, sehingga penyertaan modal dalam bentuk aset memiliki landasan hukum yang jelas.
“Nilainya besar, bahkan jika estimasi penyusutannya mencapai 50 persen, masih sekitar Rp150 miliar. Itu angka yang besar dan harus kita selamatkan karena merupakan uang rakyat. Tentu regulasinya harus kita kawal melalui peraturan daerah,” pungkasnya. (ltf/fdl)










