Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Jumat, 20 November 2026 - 18:26 WIB

Usai Dengar Aspirasi Masyarakat Melalui Reses, Anggota DPRD Kukar Soroti Pengangguran dan Usulkan Program Padat Karya

Muhammad Hidayat - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

Muhammad Hidayat - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Persoalan pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Hidayat, di daerah pemilihan (Dapil) III. Aspirasi tersebut menjadi perhatian karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sosial apabila tidak segera diantisipasi pemerintah.

Hidayat mengatakan, dari hasil serap aspirasi masyarakat, terdapat sejumlah program pemerintah yang perlu dievaluasi agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Salah satunya berkaitan dengan program penyediaan layanan internet yang menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Menurutnya, sebagian masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan, menilai penyediaan layanan internet bukan menjadi kebutuhan paling mendesak. Sebab, sejumlah wilayah sudah memiliki akses internet sehingga program tersebut perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Kalau program layanan internet itu, masyarakat memandang sebagian besar tidak terlalu membutuhkan, khususnya daerah-daerah perkotaan. Seperti Tenggarong, kita tercatat memiliki sekitar 3.200 RT dan tidak semuanya kehilangan akses internet,” ujarnya pada Kamis (19/11/2026).

Baca Juga :  Fraksi Nasdem DPRD Apresiasi Capaian Keuangan Kutim Tahun 2023

Ia menilai, anggaran untuk program tersebut dapat diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Salah satu usulan yang disampaikan yakni memperkuat program padat karya, terutama bagi warga yang membutuhkan pekerjaan dan tambahan penghasilan.

Selain persoalan lapangan pekerjaan, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait bidang keamanan dan lingkungan. Di antaranya, harapan agar petugas pos keamanan lingkungan (pos kamling) mendapatkan honor atas tugas menjaga keamanan wilayah, serta adanya kegiatan kebersihan lingkungan yang turut melibatkan masyarakat dengan memberikan penghasilan.

Hidayat mencontohkan kondisi di Desa Gas Alam. Berdasarkan hasil penelusuran dan komunikasi dengan masyarakat saat reses, ia menemukan persoalan pengangguran yang cukup tinggi. Bahkan, diperkirakan sekitar 70 persen lebih masyarakat yang ditemuinya mengaku belum bekerja.

Baca Juga :  Pemkab Kukar Bersama TNI Genjot Infrastruktur Pertanian di Loa Kulu Melalui TMMD ke-130

“Di desa saya sendiri, Desa Gas Alam, setelah saya tanya rata-rata pada saat reses itu hampir 70 persen, bahkan 70 persen lebih yang tidak bekerja. Ini tentu akan menimbulkan masalah,” jelasnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Upaya mengurangi pengangguran tidak cukup hanya dengan menghadirkan program bantuan, tetapi juga perlu disertai kebijakan yang mampu membuka kesempatan kerja secara berkelanjutan.

Ia pun mendorong pemerintah memperluas lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar masyarakat memiliki kemampuan bersaing di dunia kerja. Selain itu, penguatan akses permodalan juga diperlukan untuk mendukung masyarakat yang ingin mengembangkan usaha.

“Lapangan kerja dan perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, penguatan akses permodalan, serta keterlibatan dunia usaha dan pemerintah. Ini yang perlu menjadi perhatian dalam menjawab persoalan masyarakat,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Bupati Kukar Bersilaturahmi Sekaligus Berikan Bantuan Bagi Warga Desa Bukit Raya

Pemerintah

Bantuan Rp150 Juta dari PT PMM Diarahkan untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Melayu dan Loa Ipuh

Advertorial

Pererat Sinergi Eksekutif dan Legislatif, DPRD Menggelar Coffe Morning Bersama Pemprov Kaltim

Advertorial

Fraksi PKS DPRD Kutim Dorong Optimalisasi Investasi untuk Badan Usaha Milik Daerah

Advertorial

Lima Desa di Muara Kaman Jadi Fokus Pengembangan Kawasan Pertanian

Advertorial

Sekda Kukar Menghadiri Rakor Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2026

Infrastruktur

Ketua DPRD Kukar Tekankan Efisiensi Tak Boleh Menghambat Pembangunan

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Sebut Sejumlah Mitra Kerja DPRD Harus Mendapat Perhatian Khusus