KUTAI KARTANEGAR, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyambut positif fatwa haram penggunaan vape atau rokok elektrik yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia menilai keputusan tersebut tentu telah melalui berbagai pertimbangan, penelitian, dan kajian terkait dampak penggunaan vape bagi masyarakat.
Menurut Ahmad Yani, fatwa tersebut perlu dihormati dan disosialisasikan secara luas agar masyarakat memahami alasan di balik keputusan MUI. Ia berpandangan, apabila hasil kajian menunjukkan lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaatnya, maka masyarakat perlu mempertimbangkan hal tersebut secara serius.
Ia menegaskan, DPRD Kukar mendukung langkah MUI dalam memberikan panduan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan persoalan yang menyangkut kesehatan dan kemaslahatan umat.
“Saya rasa banyak mudaratnya dibanding manfaatnya sehingga diharamkan. Kami selaku Ketua DPRD Kukar menyambut baik dan positif, bahkan kalau perlu kami bantu sosialisasikan,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menghormati fatwa yang telah dikeluarkan MUI. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran penting dalam memberikan pandangan keagamaan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ahmad Yani menyebutkan, sosialisasi menjadi langkah penting agar keputusan tersebut tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami oleh masyarakat. Ia berharap dukungan terhadap fatwa MUI dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi yang tepat kepada berbagai kalangan.
Di sisi lain, ia menyadari bahwa aktivitas perdagangan vape juga melibatkan pelaku usaha dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Namun, menurutnya, persoalan ini tidak semata-mata dilihat dari sisi perdagangan, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak produk yang diperjualbelikan.
Ia menilai, apabila suatu aktivitas perdagangan berkaitan dengan produk yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, maka diperlukan perhatian dan langkah antisipasi dari pemerintah daerah.
“Persoalannya bukan karena di situ ada perdagangan atau perniagaan, tetapi yang diperdagangkan itu bisa menimbulkan efek yang merusak kesehatan. Kemudian juga bisa berdampak terhadap sistem kesehatan daerah dan seterusnya,” tegasnya.
Karena itu, Ahmad Yani mendorong agar sosialisasi fatwa tersebut turut melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan para pelaku usaha. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai alasan dan tujuan dari dikeluarkannya fatwa tersebut.
Selain sosialisasi, ia juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian kepada pedagang vape yang berpotensi terdampak apabila aktivitas perdagangan tersebut berkurang. Menurutnya, diperlukan solusi agar mereka tetap memiliki peluang untuk menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan.
Ia menyarankan pemerintah daerah mulai memikirkan alternatif usaha produktif bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari penjualan vape. Upaya tersebut dinilai penting agar penerapan kebijakan dan imbauan tidak mengabaikan keberlangsungan ekonomi pelaku usaha kecil.
“Pemerintah juga perlu ikut andil, misalnya bagaimana menyiapkan usaha lain yang lebih produktif dan lebih baik selain menjual atau berdagang vape,” pungkasnya. (ltf/fdl)










