Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:18 WIB

Anggota DPRD Ungkap Sejumlah Pihak Berikan Masukan untuk Perda Pencegahan HIV/AIDS di Kutim Dalam Hearing

Novel Tyty Paembonan - Anggota DPRD Kutai Timur

Novel Tyty Paembonan - Anggota DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Pembahasan rancangan peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kutai Timur (Kutim) semakin intensif.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan menyampaikan bahwa para stakeholder telah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan tertulis dalam bentuk daftar isian masalah di DPRD Kutim, Rabu (17/06/2024).

Menurutnya, masukan tersebut akan dikompilasi dan disampaikan kepada panitia khusus (pansus) yang dijadwalkan akan melaksanakan rapat bersama bagian hukum pada Kamis (18/06/2024).

“Tadi kita rapat dengan para stakeholder. Pansus memberi kesempatan kepada setiap stakeholder yang terlibat untuk memberikan tanggapan dan masukan dalam bentuk tertulis, dalam bentuk daftar isian masalah,” ujar Novel.

Baca Juga :  Seluruh Perangkat Daerah di Kukar Dituntut Untuk "Haus Data"

Selain itu, pihaknya juga menambahkan bahwa masukan dari stakeholder akan digunakan untuk melengkapi draft Perda yang sudah ada.

“Nanti akan disampaikan kepada kanit pansus yang kemungkinan pansus akan dilaksanakan besok Kamis bersama bagian hukum untuk melengkapi draft yang sudah ada,” jelasnya.

Anggota Dewan yang tergabung dalam Komisi  A itu juga mengungkapkan harapannya, agar finalisasi Perda tersebut  bisa dilakukan dalam bulan Juli 2024.

“Kita berharap mudah-mudahan bulan ini sudah selesai, paling tidak 2/3 kali rapat antara pansus dan pemerintah lewat bagian hukum,” tuturnya.

Lebih lajut, setelah rapat dengan bagian hukum, draft Perda akan diharmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM di provinsi.

Baca Juga :  Tutup Festival Ogoh-ogoh, Asisten II Setkab Kukar Ingatkan Masyarakat untuk Patuhi Prokes

“Setelah itu nanti kita akan harmonisasi dengan Kementerian Hukum HAM di provinsi,” tambahnya.

Proses harmonisasi ini juga akan melibatkan biro hukum di provinsi untuk memastikan Perda ini sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi.

“Kita juga akan harmonisasi dengan biro hukum di provinsi,”bebernya.

Pihaknya menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Perda itu, agar dapat memberikan payung hukum dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kutim.

“Perda ini sangat penting untuk memberikan arah dan tindakan yang jelas dalam pencegahan HIV/AIDS di daerah kita,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Dengarkan Aspirasi Masyarakat, Ketua DPRD Kukar Melakukan Reses di Kecamatan Tenggarong

Advertorial

Pemkab Kukar Menggelar Ngapeh Hambat, Evaluasi dan Optimalisasi Serapan Anggaran 2024

Advertorial

Dishub Kutim Terus Merealisasikan Pemasangan PJU di Sejumlah Titik

Advertorial

Pemkab Kukar Dorong Investasi SDA yang Dapat Diperbarui, DPMPTSP Upayakan Kemudahan Pelayanan

Advertorial

Ketua DPRD Kukar Berkomitmen Mendukung Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Advertorial

Atlet Kutim Yang Akan Berlaga Di POR Paralympic Tingkat Provinsi Kaltim Mendapat Apresiasi Bupati

Advertorial

Komisi I dan II DPRD Kaltim Menggelar RDP Terkait Hibah Lahan Yayasan Masjid Nurul Khoir

Advertorial

Pembangunan Kantor Dinkes Kukar Diharapkan Bisa Optimalkan Mutu Pelayanan Kesehatan