KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Meskipun pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya mendorong pembangunan bandara di kenyamukan, proyek ini masih menghadapi kendala terkait perizinan dan pinjaman lahan dari perusahaan PT. Kaltim Prima Coal (KPC).
Menyikapi hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Yusuf Silambi, menyarankan agar pemerintah membangun bandara baru. Sedangkan anggarannya bisa didapatkan melalui Multiyears.
“Kamu dari komisi C DPRD Kutim menyarankan membuat bandara baru, dalam artian bahwa anggaranya dari Multiyears itu. Karena agak sedikit perizinannya dari PT. KPC,” ucap Yusuf saat ditemui awak media, di Kantor DPRD Kutim, Rabu, (31/7/2024).
Menurutnya, kesulitan dalam perizinan dari pihak KPC disebabkan oleh kebutuhan untuk melindungi sektor tambang yang saat ini sedang beroperasi. Hal ini mengakibatkan adanya kendala dalam penggunaan lahan untuk pembangunan bandara.
“Karena kita tau sendiri kan, dimana lokasi tambang itu sama-sama harus kita lindungi. Kalau KPC sering kita minta bantuan pasti yes terus selama regulasi itu diikuti. Mereka juga sangat intensif dalam membangun Kutim,” ujarnya.
Meskipun begitu, Yusuf tetap menyarankan agar pembangunan bandara dilakukan secara terpisah dari PT. KPC, ia berpendapat bahwa dengan membangun bandara secara mandiri, penerbangan yang terkait dengan operasional KPC tidak akan terganggu.
“Tapi tetap itu saran kami dari komisi C. Sebaik kita secara mandiri cari lokasi baru untuk pembangunan yang efisien. Sehingga nanti kita tidak juga mengganggu penerbangan dari manajemen KPC, tandasnya. (adv/dprd/kutim)
