Home / Advertorial / Pemerintah / Pendidikan-Kesehatan / Politik

Sabtu, 14 Juni 2025 - 08:34 WIB

Anggota DPRD Kaltim Sebut Keterbatasan Daya Tampung Sekolah Negeri di Kukar Menjadi Kendala PPDB

Sarkowi V Zahry - Anggota DPRD Kaltim

Sarkowi V Zahry - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyoroti persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang kerap menjadi kendala saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Menurutnya, jumlah sekolah yang ada belum mampu mengimbangi lonjakan jumlah calon siswa setiap tahun.

“Baik murid maupun orang tua lebih berminat ke sekolah negeri karena dianggap lebih mudah dan fasilitasnya lebih lengkap. Sekolah swasta hanya jadi pilihan jika memang unggulan, tapi tentu biayanya jauh lebih tinggi,” ujar Sarkowi.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan matang dalam pembangunan sekolah, mengingat kondisi geografis Kukar yang luas dan antarwilayah yang berjauhan. Perencanaan lokasi sekolah baru harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi masyarakat desa dan daerah terpencil.

Baca Juga :  Disdikbud Kukar Gelar Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru dan Penilik PAUD serta Studi Tiru

“Kalau mau bangun sekolah, harus cermat menentukan lokasi. Kukar ini wilayahnya sangat luas, jadi harus dikaji betul agar bisa menjangkau semua,” katanya.

Salah satu solusi yang tengah dikaji adalah pembangunan sekolah baru di wilayah Loa Tebu. Lokasi tersebut dinilai strategis untuk menampung siswa dari desa-desa yang jauh dari pusat kota. Namun, tantangan muncul dalam hal ketersediaan lahan.

“Kalau bangun sekolah, harus ada pembebasan lahan. Itu butuh waktu dan biaya. Diperlukan kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga masyarakat. Misalnya, provinsi yang membangun, tapi lahan bisa disediakan kabupaten atau hibah dari tokoh masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga :  Bupati Kukar Hadiri Rapat Koordinasi Pengurus KTNA Kecamatan Tenggarong Seberang

Menurutnya, keterbatasan daya tampung sering menyebabkan siswa tidak diterima di sekolah pilihan, hingga terpaksa menunda pendidikan selama satu tahun. Ia berharap ada langkah konkret untuk mengatasi masalah ini agar tidak terus berulang.

“Kasus tahun lalu cukup banyak, siswa tidak diterima dan akhirnya menunggu tahun depan. Ini tentu harus jadi perhatian bersama,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

BPBD Kukar Siapkan Pelatihan dan Pembinaan Relawan Balakarcana

Advertorial

Disdikbud Berupaya Mendukung Pelestarian Erau Adat Benua Tuha Desa Sabintulung

Advertorial

Bupati Kukar Menyerahkan Sertifikat Tanah Program PTSL kepada Warga Kelurahan Maluhu

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Mendukung Rencana Walkot Samarinda Terkait Pembangunan Sekolah Bertaraf Internasional

Advertorial

BK DPRD Kaltim Melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Bali, Sharing Terkait BK Award

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Menggelar Sosialisasi Perda tentang Kepemudaan di Kabupaten Paser

Pemerintah

Insentif Guru Honorer Segera Cair, Nominal yang Diterima Bervariasi Sesuai Lokasi Tugas

Bisnis

Perumda Tirta Mahakam Gandeng Pihak Ketiga Tingkatkan Kapasitas Air Bersih di Tenggarong