KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai menggeser cara pandang partai politik dalam memetakan kekuatan menuju Pemilu 2029. Di Kutai Kartanegara (Kukar), isu ini bahkan sudah masuk dalam pembahasan strategis lintas lembaga.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Bawaslu Kukar dan DPC PDI Perjuangan Kukar, yang digelar di Sekretariat DPC PDIP Kukar pada Jumat (10/4/2026) malam. Pertemuan ini tidak sekadar silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang membaca arah politik jangka panjang.
Ketua DPC PDIP Kukar, Rendi Solihin, menilai pembangunan IKN membawa konsekuensi serius terhadap struktur wilayah dan basis pemilih di Kukar. Menurutnya, dinamika tersebut tidak bisa diabaikan dalam strategi partai ke depan.
“Perubahan wilayah akibat IKN ini akan sangat berpengaruh terhadap peta politik, terutama dalam pembagian daerah pemilihan. Ini yang mulai kami hitung dari sekarang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jika sejumlah wilayah Kukar nantinya resmi masuk dalam kawasan delineasi IKN, maka komposisi pemilih dan cakupan dapil otomatis akan berubah. Kondisi ini berpotensi menggeser kekuatan politik yang selama ini sudah terbentuk.
Tak hanya itu, Rendi juga menyoroti kemungkinan perubahan jadwal pelaksanaan pemilu. Ia menyebut sejumlah skenario, termasuk potensi mundurnya Pemilu 2029 menjadi 2030 atau bahkan 2031, turut menjadi bahan diskusi dalam pertemuan tersebut.
“Kami tidak ingin terlambat membaca situasi. Semua kemungkinan kami bahas, mulai dari tahapan hingga dampak regulasi yang mungkin muncul menjelang pemilu,” tegasnya.
Selain faktor IKN, kesiapan menghadapi tahapan awal juga menjadi perhatian. Verifikasi partai politik yang dijadwalkan berlangsung pada 2027 dinilai sebagai pintu awal yang menentukan posisi partai dalam kontestasi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, menegaskan bahwa kunjungan ke PDIP merupakan bagian dari agenda konsolidasi kelembagaan menjelang tahapan pemilu.
Menurutnya, Bawaslu perlu membangun komunikasi yang setara dengan seluruh partai politik agar proses pengawasan pemilu berjalan optimal dan minim konflik.
“Kami tidak hanya ke PDIP, tetapi ke semua partai politik di Kukar. Ini bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil,” jelasnya.
Momentum bulan Syawal dimanfaatkan untuk mempererat hubungan melalui silaturahmi dan halal bihalal, sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih cair antara penyelenggara dan peserta pemilu.
“Diskusi malam ini cukup luas, termasuk membahas kesiapan menghadapi Pemilu 2029 serta dinamika yang mungkin terjadi akibat pembangunan IKN,” tambahnya.
Pertemuan ini menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berdampak pada aspek infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga mulai membentuk ulang lanskap politik lokal di Kukar.
Ke depan, sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik dinilai akan semakin krusial, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dan wilayah yang berpotensi terjadi dalam beberapa tahun mendatang.
“Yang terpenting adalah bagaimana semua pihak bisa beradaptasi dengan perubahan, tanpa mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri,” tutupnya. (ltf/fdl)
