KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama DPRD Kukar menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 sebesar Rp7,9 triliun, melalui Rapat Paripurna di DPRD Kukar pada Rabu (23/9/2026).
Dalam rapat tersebut memuat laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar sekaligus kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkab Kukar Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan, angka Perubahan APBD 2026 secara nominal terlihat lebih besar dibandingkan APBD murni. Namun, kondisi tersebut dipengaruhi oleh masuknya pencatatan pinjaman Pemkab Kukar di Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar.
“Di perubahan ini kita memasukkan untuk menatausahakan pinjaman di Bankaltimtara yang sebesar Rp820 miliar. Sehingga itu terlihat seperti anggaran yang in-out saja, dia masuk langsung keluar lagi,” ujarnya.
Menurutnya, APBD murni 2026 berada di kisaran Rp7,2 triliun, sedangkan pada perubahan angkanya sekitar Rp7,1 triliun. Setelah ditambahkan komponen pinjaman Rp820 miliar, angka keseluruhan dalam perubahan terlihat mencapai sekitar Rp7,9 triliun.
Aulia mengatakan, penjelasan mengenai komponen pinjaman tersebut penting agar angka Perubahan APBD 2026 tidak dipahami sebagai peningkatan anggaran yang sepenuhnya dapat digunakan untuk belanja baru.
“Ini yang menjadi hal yang harus kami jelaskan pada proses perubahan anggaran 2026,” jelasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyatakan terkait kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026sebesar Rp7,9 triliun.
“Jadi persetujuan KUA PPAS perubahan tahun 2026 kita juga sudah bersepakat bahwa ada angka sekitar 7,9 triliun ya kurang lebih,” kata Ahmad Yani.
Menurutnya, nilai tersebut masih memungkinkan terkoreksi apabila terdapat perubahan pada komponen pendapatan, termasuk realisasi dana kurang salur.
“Mudah-mudahan itu nanti angka pijakan kita tetapi itu bisa saja nanti terkoreksi ketika beberapa hari ke depan ini ada koreksi-koreksi terkait dengan pendapatan yang kira-kira termasuk kurang salur,” jelasnya. (ltf/fdl/adv)
