Home / Bisnis / Ekonomi / Finansial / Pemerintah

Selasa, 28 April 2026 - 18:07 WIB

Bupati Kukar Ancam Ganti Manajemen BUMD Tak Sehat

Aulia Rahman Basri - Bupati Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

Aulia Rahman Basri - Bupati Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan komitmennya dalam membenahi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini disampaikannya usai melakukan evaluasi terhadap sejumlah BUMD di lingkungan Pemkab Kukar, pada Selasa (28/04/2026).

Menurutnya, keberadaan BUMD memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pengelolaan yang profesional dan efisien menjadi kunci agar perusahaan daerah dapat memberikan kontribusi optimal.

“Seluruh BUMD ini kita harapkan menjadi tulang punggung untuk pendapatan asli daerah, sehingga pengelolaannya harus benar-benar kita awasi dengan ketat,” ujarnya.

Dalam evaluasi yang dilakukan, ia menemukan adanya BUMD yang dinilai belum sehat dari sisi keuangan. Ia menyoroti tingginya belanja operasional dan pegawai yang mencapai hampir 70 persen dari total pendapatan perusahaan.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kukar Dorong Penyelesaian Lahan Eks Tambang PT MPP melalui Pola Kemitraan

“Kalau belanja operasional dan pegawainya sudah hampir 70 persen dari pendapatan, tentu ini tidak sehat dan harus segera kita evaluasi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, BUMD yang sehat seharusnya mampu membagi struktur keuangan secara proporsional. Komposisi ideal yang diharapkan yakni 30 persen untuk operasional dan pegawai, 30 persen untuk kontribusi PAD, serta 30 persen untuk investasi.

Menurutnya, porsi investasi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan usaha. Tanpa adanya investasi baru, BUMD akan sulit berkembang dan berpotensi stagnan dalam jangka panjang.

Baca Juga :  Bupati Kukar Saksikan Penandatanganan MoU PT MGRM dengan PT Danapati Mulia dan PT Sarana Inti Sinergi

“Kalau tidak ada investasi baru, maka yakin dan percaya BUMD itu tidak akan tumbuh,” katanya.

Pemkab Kukar saat ini sedang memperketat pengawasan terhadap seluruh BUMD. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada laporan keuangan, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan dan kinerja manajemen.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentoleransi pengelolaan BUMD yang tidak efisien. Belanja operasional yang terlalu tinggi tanpa hasil signifikan dinilai merugikan daerah.

“Kalau terkesan hanya untuk memperkaya dan memperenak jajaran saja, itu segera kita cut loss dan kita ganti dengan yang lebih mau bekerja untuk daerahnya,” pungkasnya. (ltf/fdl)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pemerintah Kecamatan Loa Kulu Akan BAngun TPA Baru di Desa Jembayan Tengah

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Soroti Kondisi Bandara di Kecamatan Muara Wahau

Advertorial

Ketua DPRD Kutim Ingatkan Masyarakat Terkait Efek Buruk Penyalahgunaan Narkoba

Pemerintah

PJJ di Kukar Diterapkan Secara Parsial, Ada Sekolah yang Masih Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Advertorial

Meriahkan HUT ke-80 RI, Disdikbud Kukar Menggelar Sejumlah Lomba

Infrastruktur

Tiga Hari Menjelang Peluncuran SATRIA-1, Persiapannya Mencapai 95 Persen

Advertorial

Asisten I Setkab Kukar Buka Manasik Haji Massal Tahun 2025, 524 Jemaah Siap Berangkat ke Tanah Suci

Advertorial

Fraksi Demokrat DPRD Kutim Dorong Program yang Menjadi Kebutuhan Masyarakat Melalui APBD 2024