KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mendorong pengembangan infrastruktur kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT PLN untuk memastikan distribusi dan pengelolaan listrik desa berjalan optimal.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pemerataan akses listrik bagi masyarakat, tetapi juga melihat peluang pengembangan pembangkit listrik yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam di Kukar.
Salah satu gagasan yang disampaikan ialah pembangunan pembangkit listrik mulut tambang. Konsep tersebut memungkinkan batu bara dimanfaatkan langsung sebagai bahan bakar pembangkit di sekitar lokasi tambang, sehingga energi yang didistribusikan ke masyarakat sudah berbentuk listrik.
Aulia menilai, pendekatan tersebut berpotensi mengurangi dampak yang ditimbulkan dari proses pengangkutan batu bara. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam di daerah diharapkan dapat memberikan nilai tambah sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan energi.
“Kami juga memiliki pemikiran untuk membangun pembangkit listrik mulut tambang sehingga bisa mereduksi dampak buruk yang diakibatkan dari proses pengiriman batu bara. Jadi, yang keluar sudah dalam bentuk listrik, bukan batu bara lagi,” ungkapnya pada Sabtu (10/10/2026).
Selain rencana pembangunan pembangkit, Pemkab Kukar juga memberikan perhatian terhadap program listrik desa yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah.
Pemerintah daerah berupaya mengawal proses distribusi melalui koordinasi lintas instansi agar program tersebut dapat direalisasikan sesuai kebutuhan di lapangan.
Aulia menjelaskan, terkait program listrik desa pada 2026, data kebutuhan telah disampaikan oleh Kementerian ESDM kepada pemerintah provinsi.
Pemkab Kukar turut melakukan koordinasi untuk memastikan usulan tersebut mendapat perhatian dan pelaksanaannya berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah dalam proses tersebut penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur kelistrikan.
Dengan koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan wilayah yang masih membutuhkan akses listrik dapat memperoleh pelayanan secara bertahap.
“Data sudah diberikan dari Kementerian ESDM kepada pihak provinsi. Selain itu, ada beberapa pembicaraan kita dengan PLN, utamanya terkait pengelolaan listrik desa agar bisa lebih bermanfaat bagi warga masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemkab Kukar juga membahas skema kerja sama operasional atau KSO dengan PLN untuk pengelolaan infrastruktur listrik desa yang telah dibangun.
Skema ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas pengelolaan sekaligus memastikan fasilitas kelistrikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Aulia berharap, melalui kerja sama tersebut, keberadaan jaringan dan fasilitas listrik yang telah dibangun tidak hanya memberikan akses energi, tetapi juga memiliki sistem pengelolaan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, termasuk dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di pedesaan.
“Kedepan, listrik-listrik yang sudah kita bangun itu akan kita KSO-kan dengan PLN sehingga pengelolaannya lebih profesional dan manfaatnya bisa jauh lebih luas lagi untuk masyarakat,” tutupnya. (ltf/fdl/adv)
