Home / Hukum - Kriminal / Pemerintah

Kamis, 2 Juli 2026 - 09:20 WIB

Dalami Temuan BPK di Disdibud Kukar Senilai Rp9,5 Miliar, Kejaksaan Tegaskan Pengembalian Dana Tak Hapus Unsur Pidana

Tengku Firdaus - Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

Tengku Firdaus - Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara (Kukar) sedang mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyimpangan perjalanan dinas (SPPD) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, senilai Rp9,5 miliar.

Meski masih ada waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan, Kejari Kukar memastikan proses pengumpulan informasi dan klarifikasi telah berjalan.

Kepala Kejari Kukar, Tengku Firdaus, mengatakan temuan BPK menjadi salah satu pintu masuk bagi institusinya untuk melakukan pendalaman. Namun, ia menegaskan proses penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK semata.

“Terkait adanya temuan BPK itu, bagi kami sebagai trigger saja. Kalau memang diberikan waktu untuk pengembalian selama 60 hari, silakan saja. Tetapi nanti kami akan melakukan klarifikasi,” ujarnya pada Rabu (01/7/2026).

Menurutnya, fokus Kejari Kukar adalah memastikan apakah dugaan penyimpangan tersebut hanya sebatas kesalahan administrasi atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Pendalaman dilakukan dengan menelusuri pola perbuatan serta mengidentifikasi ada atau tidaknya mens rea atau niat jahat.

Baca Juga :  Pemkab Kukar Hadiri Launching dan Penandatanganan MOU Pengadilan Agama dan Kemenag

“Kalau memang dari awal sudah ada mens rea atau niat jahat, kembali lagi kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidananya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pengembalian kerugian negara memang menjadi salah satu aspek yang akan dipertimbangkan dalam proses penanganan perkara. Namun, hal tersebut tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan adanya proses hukum apabila ditemukan unsur pidana.

Tengku Firdaus mengungkapkan Kejari Kukar tidak hanya menunggu pelimpahan perkara dari pihak lain. Saat ini, tim penyidik telah melakukan langkah-langkah awal berupa klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang dianggap mengetahui atau berkaitan dengan persoalan tersebut.

“Kami sudah bekerja, tetapi tidak bisa kami sampaikan di sini. Sudah ada beberapa pihak yang kami lakukan klarifikasi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Ketua TP PKK dan Bunda PAUD Kelurahan di Kecamatan Tenggarong Resmi Dikukuhkan

Menurutnya, seluruh keterangan yang diperoleh akan dianalisis untuk membangun konstruksi hukum secara utuh.

Dari proses itu nantinya akan ditentukan apakah temuan tersebut merupakan pelanggaran administratif atau terdapat unsur penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Makanya nanti kami klarifikasi dulu. Apakah ini kesalahan administrasi atau memang ada mens rea atau niat jahat. Nanti kami lihat polanya seperti apa, sehingga konstruksi hukumnya bisa kami bangun,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa Kejari Kukar akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Seluruh proses akan dilakukan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh selama pendalaman berlangsung.

Dengan demikian, perkembangan tindak lanjut temuan BPK senilai Rp9,5 miliar tersebut masih berada pada tahap klarifikasi. Kejari Kukar memastikan setiap informasi yang berkembang akan diverifikasi lebih dahulu sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. (ltf/fdl)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Kesbangpol Kutim Menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Disabiltas

Pemerintah

Ketua DPRD Kukar Menghadiri Penyambutan Dandim 0906/KKR, Tegaskan Pentingnya Sinergi dan Jaga Stabilitas Daerah

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Sayangkan Sejumlah Fasilitas Kebutuhan Dasar yang Belum Sepenuhnya Tersalurkan ke Masyarakat

Advertorial

Wabup Pastikan Pembangunan di Pesisir Kukar Terus Berlanjut

Advertorial

Program Karya Bhakti Progresnya Telah Mencapai 75 Persen

Pemerintah

Bupati Kukar Beri Peringatan ke Jajaran: Kalau Tak Sanggup Jadi Pejabat, Mundur Jangan Jadi Beban

Pemerintah

Bupati Kukar Dorong Mahasiswa Baru Aktif dan Tak Berhenti Kuliah karena Biaya

Advertorial

Bupati Kukar Siapkan Strategi Genjot PAD, Dorong BUMD Masuk Sektor Hilirisasi