KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmy menanggapi terkait Nota Penjelasan Bupati Kutim mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Jimmy menyatakan pentingnya pembahasan dan kesepakatan bersama untuk mengedepankan nilai-nilai yang berorientasi pada kemajuan daerah dan kemaslahatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan ke-1 Tahun Anggaran 2023/2024, di ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Sangatta Utara, pada Kamis (09/11/2023).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim, Joni, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar. Hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ( Pemkesra), Poniso Suryo Renggono, dan 21 anggota DPRD serta unsur Forum Koordinasi Perangkat Daerah ( Forkopimda ), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pada kesempatan itu Jimmy menyoroti kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD dalam merumuskan kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2024.
Dalam forum penyampaian RAPBD 2024, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memberikan pandangan yang mendalam terkait perkembangan keuangan daerah.
Melalui Jimmy, fraksi tersebut memberikan apresiasi kepada Pemkab Kutim atas peningkatan Pendapatan Daerah sebesar 6,86%, mencapai Rp. 9.148 triliun.
“Kita mengakui dan menghargai upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer, serta menyoroti potensi tumbuhnya iklim investasi di Kabupaten Kutai Timur,” katanya.
Selain itu, pihaknya menyoroti detail peningkatan PAD Kutim. Fraksi Amanat Keadilan Berkarya pun secara rinci menyampaikan pandangannya terkait RAPBD 2024.
“Kita perlu memberikan perhatian khusus pada peningkatan Pendapatan Daerah Kutai Timur, yang meningkat signifikan dari estimasi sebelumnya menjadi Rp. 9.148 triliun,” tuturnya.
Ia mengaku, bahwa peningkatan sebesar Rp587,5 miliar atau 6,86% dianggap sebagai pencapaian positif. Selain itu, dirinya mengaku bahwa pemerintah telah berhasil menunjukkan keberhasilannya dalam menggali potensi pendapatan daerah.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 207% dari nilai sebelumnya, menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah yang belum tergali dengan baik,” jelasnya.
Perwakilan fraksi tersebut juga memberikan perhatian khusus pada penambahan pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil sawit,
“Mengingat Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten terluas penghasil kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Kita mendorong dan menekankan pemerintah bahwa pentingnya pengelolaan pendapatan dari sektor ini untuk kemajuan daerah,” ujarnya.
Fraksi tersebut juga mengajukan usulan terkait pengelolaan belanja daerah yang lebih produktif, dengan fokus pada infrastruktur, sektor ril, peningkatan SDM melalui pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan masyarakat.
“Kita berharap agar kerjasama baik antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin dengan baik untuk mewujudkan kemajuan Kutim,” tutupnya. (adv)
