KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyiapkan sejumlah strategi untuk menghidupkan kembali tambak-tambak yang tidak lagi produktif di kawasan pesisir.
Langkah itu dilakukan menyusul tingginya angka tambak terlantar yang tersebar di wilayah Delta Mahakam dan sekitarnya.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan berdasarkan data terakhir, luas tambak di Kukar mencapai sekitar 76 ribu hektare. Namun, hampir 40 persen di antaranya kini tidak lagi aktif dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kalau catatan terakhir kami, luasan tambak di Kukar itu kurang lebih 76 ribu hektare dan hampir 40 persennya tidak produktif atau terlantar,” ujarnya pada Jumat (15/05/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tingginya biaya operasional budidaya hingga keterbatasan pembangunan di kawasan tambak yang masuk wilayah hutan produksi.
Sebagian besar tambak di kawasan Delta Mahakam berada dalam area yang kewenangannya melibatkan lintas instansi.
Menurut Muslik, pemerintah daerah tidak bisa secara leluasa melakukan pembangunan fisik di kawasan tersebut karena harus menyesuaikan regulasi kehutanan serta koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam.
“Tambak kita banyak berada di kawasan hutan produksi. Karena itu kami tidak bisa sembarangan melakukan kegiatan fisik di sana,” katanya.
Selain persoalan regulasi, perubahan iklim juga disebut semakin berdampak terhadap aktivitas budidaya masyarakat pesisir.
Kenaikan muka air pasang membuat banyak tanggul tambak mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan.
DKP Kukar kini mulai mendorong diversifikasi usaha budidaya sebagai solusi agar kawasan tambak tetap dapat dimanfaatkan masyarakat.
Salah satu yang dinilai potensial ialah pengembangan rumput laut di tambak-tambak yang sudah tidak optimal untuk budidaya udang maupun ikan.
“Kalau rumput laut, tambaknya bocor atau tanggulnya rusak tidak terlalu berpengaruh. Berbeda dengan budidaya ikan atau udang,”ucapnya.
Selain rumput laut, DKP Kukar juga mulai memantau pengembangan budidaya ikan kerapu yang dilakukan masyarakat di Desa Sepatin.
Komoditas tersebut dinilai memiliki peluang ekonomi cukup baik karena memiliki pasar ekspor yang terus berkembang.
Di sisi lain, DKP Kukar juga menyiapkan kerja sama pendampingan dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) guna membantu masyarakat meningkatkan pengelolaan tambak tradisional menjadi semi intensif. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tambak meski dengan luasan lahan terbatas.
“Rencananya ada pendampingan dari Unhas untuk mendorong tambak yang lebih terawat dan produktif meski luas lahannya tidak besar,” pungkasnya. (ltf/fdl)
