Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 15 Agustus 2023 - 13:58 WIB

DPRD Kukar Menggelar Rapat Paripurna Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2023

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid tandatangani persetujuan bersama rancangan perubahan KUA-PPAS

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid tandatangani persetujuan bersama rancangan perubahan KUA-PPAS

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-15 masa sidang ke III, pada Selasa (15/8/2023). Dengan agenda, laporan badan anggaran dan kesepakatan bersama terhadap rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2023.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid didampingi Wakil Ketua III DPRD Kukar, Siswo Cahyono. Dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.

“Tadi kita menyelesaikan rapat paripurna berkaitan dengan pembahasan KUA dan PPAS perubahan tahun 2023,” ujar Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Kukar Dorong Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam di Tiga Kecamatan Dekat IKN

Dari laporan yang disampaikan pada saat paripurna, rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 meningkat menjadi Rp11,8 triliun, yang ditunjang dari dana bagi hasil (DBH) pada sektor baru bara dan migas.

Dengan adanya peningkatan ini, Rasid pun berpesan kepada Sekkab Kukar, Sunggono selaku pimpinan aparatur pemerintah yang ada di daerah. Ia meminta agar pengawasan terhadap realisasi anggaran dapat dimaksimalkan.

Baca Juga :  Kodim 0906/KKR Gelar Lomba Karya Jurnalistik, Angkat Peran Penting Babinsa di Masyarakat

“Tentunya kita berharap kegiatan ini bisa dimaksimalkan, supaya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pembangunan di Kukar,” katanya.

Pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun 2023 ini pun telah mendapat kesepakatan. Kemudian proses selanjutnya akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk dievaluasi.

“Jadi dievaluasi di provinsi, nanti kalau memang sudah final kita tetapkan itu. Target kita bulan ini, karena waktu perubahan ini mepet. Jadi kalau bisa secepatnya kita tetapkan,” tutupnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

HPN 2024, Wabup Kukar Ungkap Jurnalis Sebagai Teman Diskusi Bertukar Pikiran

Advertorial

Tim Shorinji Kempo Kukar Ikuti Kejuaraan di Jepang, Sekda Pesan Jaga Kekompakan dan Kebersamaan

Advertorial

Upaya Tingkatkan Daya Tarik Wisatawan, Pemkab Kukar Benahi Pulau Kumala

Pemerintah

Konsultasi Terkait Regulasi Guru PPPK dan ASN, Komisi IV DPRD Kaltim Melakukan Kunjungan Kerja ke Kemendikbudristek

Advertorial

Dinas PU Kukar Melakukan 17 Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Senilai Rp22,7 Miliar

Advertorial

Desa Berstatus Mandiri di Kukar Bertambah, 30 Desa lagi Menerima Penghargaan dari Bupati

Pemerintah

Ketika Para Profesor Sepakat Edi Damansyah Bisa Maju Pilkada Kukar 2024, Edi Pilih Fokus Kerja di Sisa Masa Jabatan

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Dorong Pemerintah Beri Bantuan Bagi Usaha Kecil untuk Kurangi Kemiskinan