Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 13 Mei 2025 - 09:21 WIB

Dugaan Peredaran BBM Berkualitas Buruk Kembali Mencuat, Membuat Anggota DPRD Kaltim Geram

Abdul Giaz - Anggota DPRD Kaltim

Abdul Giaz - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Abdul Giaz, angkat bicara  terkait dugaan peredaran bahan bakar minyak (BBM) berkualitas buruk yang kembali mencuat.

Abdul Giaz menyampaikan kritik keras kepadaPT  Pertamina, yang dinilai lamban merespons keluhan masyarakat terkait kerusakan kendaraan usai mengisi BBM di sejumlah SPBU.

“Kami tidak bisa tinggal diam ketika warga melaporkan kendaraan mereka rusak setelah mengisi BBM. Ini bukan isu kecil. Ini soal keselamatan, keadilan, dan hak konsumen,” tegas Abdul Giaz.

Menurutnya, banyak laporan yang masuk bahwa pengendara di Samarinda dan sekitarnya mengeluhkan kerusakan mesin yang diduga akibat adanya cemaran air atau zat asing dalam BBM. Namun, hingga kini, Pertamina disebut belum memberikan klarifikasi yang layak.

Baca Juga :  Sekda Kukar Resmi Menutup MTQ Tingkat Kecamatan Kota Bangun Darat

“Kami sudah berulang kali mencoba menghubungi, tapi tidak ada tanggapan. Telepon tidak dijawab, komunikasi pun tak direspons,” ungkapnya.

Ia menilai hal itu sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab publik. menurutnya, buruknya kualitas BBM bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan korporasi yang diberi mandat untuk mengelola energi.

Komisi II DPRD Kaltim, yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan, kini tengah mengkaji langkah-langkah lanjutan. Salah satunya adalah opsi untuk memanggil secara resmi pihak Pertamina dalam forum rapat dengar pendapat (RDP).

Baca Juga :  Pelestarian Bahasa Kutai Sudah Diterapkan di Sekolah Melalui Muatan Lokal, Disdikbud Kukar Ungkap Tantangan yang Dihadapi

“Jika mereka terus menghindar, maka kami akan gunakan jalur formal dan undang mereka secara resmi ke DPRD,” kata Giaz.

Tak hanya itu, ia juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak tinggal diam, dan perlu ikut menekan Pertamina untuk bertanggung jawab atas potensi kerugian yang dialami masyarakat, termasuk mempertimbangkan mekanisme kompensasi.

“Kita butuh sinergi semua pihak. Ini bukan hanya soal pengawasan, tapi juga soal keberpihakan kepada rakyat,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Mudahkan Pelayanan Bagi Masyarakat, Dishub Kukar Melakukan Uji KIR Keliling di Kembang Janggut

Advertorial

KONI Kukar Terus Berupaya Menjaring Atlet Potensial di Pelosok Kecamatan

Advertorial

Pemkab Kukar Usulkan Perbaikan Jalan Poros Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun

Advertorial

Bupati Kukar Buka Secara Resmi Program Karya Bakti TNI, untuk Fokus Bangun Infrastruktur Tani

Advertorial

Jalan Rusak Diduga Karena Tambang Batu Bara, Wakil Ketua DPRD Minta Tindak Tegas

Advertorial

Komisi IV DPRD Kaltim Menerima Audiensi Peserta PKPMD Tingkat Provinsi

Advertorial

Sekda Sebut Data Kasus Stunting di Kukar Menurun Dalam Lima Tahun Terakhir

Advertorial

Wabup Kutim Serahkan Bantuan Ambulans Untuk Dua Desa di Kecamatan Telen