Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 13 Mei 2025 - 09:21 WIB

Dugaan Peredaran BBM Berkualitas Buruk Kembali Mencuat, Membuat Anggota DPRD Kaltim Geram

Abdul Giaz - Anggota DPRD Kaltim

Abdul Giaz - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Abdul Giaz, angkat bicara  terkait dugaan peredaran bahan bakar minyak (BBM) berkualitas buruk yang kembali mencuat.

Abdul Giaz menyampaikan kritik keras kepadaPT  Pertamina, yang dinilai lamban merespons keluhan masyarakat terkait kerusakan kendaraan usai mengisi BBM di sejumlah SPBU.

“Kami tidak bisa tinggal diam ketika warga melaporkan kendaraan mereka rusak setelah mengisi BBM. Ini bukan isu kecil. Ini soal keselamatan, keadilan, dan hak konsumen,” tegas Abdul Giaz.

Menurutnya, banyak laporan yang masuk bahwa pengendara di Samarinda dan sekitarnya mengeluhkan kerusakan mesin yang diduga akibat adanya cemaran air atau zat asing dalam BBM. Namun, hingga kini, Pertamina disebut belum memberikan klarifikasi yang layak.

Baca Juga :  Pengembangan Sektor Pertanian di Desa Karang Tunggal Diseimbangi dengan Peningkatan SDM

“Kami sudah berulang kali mencoba menghubungi, tapi tidak ada tanggapan. Telepon tidak dijawab, komunikasi pun tak direspons,” ungkapnya.

Ia menilai hal itu sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab publik. menurutnya, buruknya kualitas BBM bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan korporasi yang diberi mandat untuk mengelola energi.

Komisi II DPRD Kaltim, yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan, kini tengah mengkaji langkah-langkah lanjutan. Salah satunya adalah opsi untuk memanggil secara resmi pihak Pertamina dalam forum rapat dengar pendapat (RDP).

Baca Juga :  KPU Kukar Melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Bapaslon Pilkada 2024

“Jika mereka terus menghindar, maka kami akan gunakan jalur formal dan undang mereka secara resmi ke DPRD,” kata Giaz.

Tak hanya itu, ia juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak tinggal diam, dan perlu ikut menekan Pertamina untuk bertanggung jawab atas potensi kerugian yang dialami masyarakat, termasuk mempertimbangkan mekanisme kompensasi.

“Kita butuh sinergi semua pihak. Ini bukan hanya soal pengawasan, tapi juga soal keberpihakan kepada rakyat,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Asisten I Setkab Kukar Melakukan Pengecekan Harga Bahan Pokok Menjelang Lebaran

Ekonomi

RDP DPRD Kukar Bahas Penertiban Tahura Bukit Soeharto, Otorita IKN Tegaskan Tidak Gusur Warga Lama

Advertorial

Implementasi Gerakan Etam Mengaji, Bupati Kukar Ingin Adanya MTQ antar Kepala Desa

Advertorial

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sebut Luas Wilayah Bisa Jadi Peluang Tingkatkan PAD

Bisnis

Dugaan Pelanggaran UMSK Masih Terjadi di Sejumlah Perusahaan di Kukar, DPRD dan Pemkab Dorong Pengawasan dan Penindakan

Advertorial

Bidang BinaMarga Dinas PU Kukar Kerjakan Jalan dan Jembatan Senilai Rp869 Miliar Tahun 2023

Advertorial

Kecamatan Samboja Barat Pastikan MTQ ke-45 Tingkat Kabupaten Kukar Siap Dilaksanakan

Ekonomi

Pemkab Kukar Finalisasi Pinjaman Perbankan untuk Penyelesaian Utang kepada Pihak Ketiga Sebesar Rp820 Miliar