KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian pelaksanaan pembangunan Caturwulan I tahun 2025, di Aula Bappeda Kukar, pada Senin (2/06/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, yang dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, dan Kades se Kukar.
Evaluasi ini dilakukan terhadap pelaksanaan program hingga bulan April 2025. Menurut Sunggono, rapat tersebut mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari alokasi anggaran, pelaksana kegiatan, hingga progres kegiatan yang sudah berjalan. Ia menyampaikan bahwa secara umum, pelaksanaan pembangunan berjalan baik.
“Tadi memang banyak koreksi terkait kepatuhan pelaporan di aplikasi e-Pantau. Beberapa perangkat daerah masih belum optimal melaporkan, termasuk di sekretariat,” ujarnya.
Meski demikian, Sekda Sunggono menyebut bahwa capaian kinerja fisik tergolong tinggi, yakni telah mencapai 27 persen. Namun, realisasi keuangan masih rendah, berada di bawah 20 persen.
“Kalau melihat tren tahun-tahun sebelumnya, masih bisa dikejar. Tahun lalu capaian akhirnya mencapai 88 persen. Tahun ini kita targetkan 90 persen,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan mencapai target sangat bergantung pada efektivitas pengendalian dan ketepatan pelaporan data.
“Kalau rakor seperti ini efektif dan data yang disampaikan akurat, kita bisa kawal lebih baik, tahu mana kegiatan yang belum dilelang atau gagal lelang, dan bisa segera didorong penyelesaiannya,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, Sunggono juga menyoroti pentingnya aplikasi e-Pantau sebagai alat bantu dalam mengendalikan program dan kegiatan pembangunan. Menurutnya, aplikasi tersebut memudahkan pemantauan progres, identifikasi permasalahan, hingga penyesuaian terhadap rencana kerja.
“Rakor ini juga menjadi ajang untuk menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Dengan adanya efisiensi dan defisit, kegiatan yang sudah dirancang perlu diatur ulang,” ucapnya.
Ia mencontohkan, jika sebelumnya sebuah organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki 10 kegiatan, maka karena efisiensi mungkin hanya 9 yang bisa dijalankan. Penyesuaian ini akan menjadi dasar dalam perubahan anggaran selanjutnya.
Penyesuaian tersebut juga mencakup program prioritas seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dan Sekolah Rakyat, yang akan tetap diutamakan meski dilakukan efisiensi anggaran.
Sekda juga menanggapi pertanyaan terkait rendahnya realisasi belanja daerah, dirinya menjelaskan bahwa angka 16,9 persen yang tercatat merupakan data hingga bulan April 2025. Sementara target akhir tahun mencapai 90 persen.
“Kalau dilihat dari tren tahun-tahun sebelumnya, kita mulai di angka rendah lalu naik signifikan di pertengahan hingga akhir tahun. Tahun 2022 kita capai 83 persen, lalu 85 dan 88 persen. Jadi, ini masih dalam jalur,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kukar)
